Pengadilan Batalkan Denda KPPU Rp 755 Miliar untuk 97 Fintech

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap 97 penyelenggara teknologi finansial pinjaman daring atau fintech peer-to-peer (P2P) lending yang sebelumnya dinyatakan melanggar aturan persaingan usaha dalam penetapan suku bunga pinjaman. Putusan yang dibacakan pada Kamis (22/10/2026) tersebut sekaligus menggugurkan sanksi denda dengan total Rp 755 miliar, dilansir dari Keuangan.

Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Anton Rizal Setiawan menyatakan keberatan yang diajukan para penyelenggara fintech lending memiliki dasar hukum untuk dikabulkan. Pembatalan ini membuat putusan KPPU yang menjadi objek sengketa tidak lagi berlaku.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pelaku usaha tidak dapat dijatuhi hukuman hanya karena menjalankan arahan otoritas negara yang mengawasi mereka. Hakim juga menekankan perlunya koordinasi antarlembaga agar kebijakan dan kewenangan negara tidak saling bertentangan.

Dalam amar putusannya, Anton Rizal Setiawan menyatakan, "Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2025 tanggal 20 Maret 2026," ujar Anton Rizal Setiawan, Ketua Majelis Hakim.

Selain membatalkan putusan tersebut, majelis hakim menghukum KPPU sebagai pihak termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 23,59 juta. Namun, pengadilan menyatakan tidak berwenang menilai aspek formalitas laporan dan proses persidangan yang berlangsung di KPPU karena hal tersebut tunduk pada hukum acara yang berlaku di komisi tersebut.

Sebelumnya, KPPU menyatakan 97 penyelenggara fintech P2P lending terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran yang dipersoalkan berkaitan dengan penetapan harga atau suku bunga pinjaman, dengan total denda yang dijatuhkan mencapai Rp 755 miliar.

Putusan KPPU tersebut kemudian digugat oleh sejumlah penyelenggara fintech lending melalui mekanisme permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan, sebanyak 71 penyelenggara mengajukan keberatan melalui perkara Nomor 26/Pdt.Sus-KPPU/2026/PN Jkt.Pst.

Dalam permohonan itu, para penyelenggara meminta majelis hakim menyatakan mereka tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Mereka juga meminta agar putusan KPPU dibatalkan dan seluruh biaya perkara dibebankan kepada KPPU.

Majelis hakim mengabulkan permohonan keberatan tersebut dengan mempertimbangkan hubungan antara arahan otoritas pengawas dan penegakan hukum persaingan usaha. Adapun penilaian terhadap prosedur laporan dan persidangan di KPPU tidak menjadi bagian dari pemeriksaan hukum yang dapat diputuskan majelis dalam perkara tersebut.