Hakim Batalkan Putusan KPPU soal Bunga Pinjaman Fintech

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai penetapan suku bunga pinjaman online oleh penyelenggara fintech lending dibatalkan setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan keberatan industri tersebut. Keputusan ini dilansir dari Keuangan pada Kamis (22/10/2026).

Dalam perkara Nomor 26/Pdt.Sus-KPPU/2026/PN Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan keberatan yang diajukan para pemohon beralasan untuk diterima. Putusan tersebut sekaligus membatalkan keputusan KPPU yang sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pinjaman berbasis teknologi.

Ketua Majelis Hakim Anton Rizal Setiawan membacakan amar putusan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam persidangan, majelis hakim memutuskan untuk menerima permohonan keberatan yang diajukan para pemohon. Pembatalan tersebut secara langsung menyasar putusan KPPU dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025.

"Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2025 tanggal 20 Maret 2026," kata Anton dalam persidangan, Kamis (22/10/2026).

Selain membatalkan keputusan komisi, majelis hakim menetapkan bahwa pihak termohon harus menanggung biaya perkara sebesar Rp 23,59 juta. Perhitungan biaya tersebut dilakukan berdasarkan jumlah pihak yang terlibat dalam perkara, bukan berdasarkan jumlah perkara sebagaimana lazimnya.

Perkara bermula dari sanksi terhadap 97 penyelenggara

Sebelum perkara ini diperiksa pengadilan, KPPU menyatakan 97 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan penetapan harga atau suku bunga pinjaman online dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025.

Atas temuan pelanggaran itu, KPPU menjatuhkan denda dengan nilai yang berbeda kepada para penyelenggara. Jika diakumulasikan, total sanksi denda yang dikenakan mencapai Rp 755 miliar.

Keputusan tersebut kemudian mendorong mayoritas penyelenggara fintech lending menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sebanyak 71 penyelenggara tercatat sebagai pemohon dalam perkara tersebut, dengan KPPU berkedudukan sebagai termohon.

Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan keberatan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai permohonan keberatan dari para penyelenggara memiliki dasar yang cukup untuk dikabulkan. Namun, penilaian terhadap formalitas laporan dan jalannya persidangan di KPPU dinyatakan berada dalam lingkup hukum acara yang berlaku di lembaga tersebut.

Atas dasar itu, majelis hakim menyebut tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian hukum terhadap formalitas laporan maupun proses persidangan yang berlangsung di KPPU. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari uraian majelis dalam menangani keberatan para pemohon.

Majelis hakim juga menyoroti perlunya koordinasi di antara lembaga negara ketika menetapkan kebijakan. Koordinasi tersebut dinilai perlu agar kebijakan yang dibuat oleh satu lembaga tidak bertentangan dengan kebijakan lembaga negara lainnya.

Selain persoalan koordinasi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pelaku usaha tidak dapat dijatuhi hukuman hanya karena menjalankan arahan dari otoritas negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasinya. Pertimbangan ini turut disampaikan dalam proses pemeriksaan permohonan keberatan.

Permohonan yang diajukan industri fintech lending

Dalam gugatan mereka, para penyelenggara meminta majelis hakim menerima seluruh permohonan keberatan. Mereka juga memohon agar pengadilan menyatakan bahwa para pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Permohonan tersebut turut mencakup pembatalan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 tanggal 26 Maret 2026 serta permintaan agar pihak termohon diwajibkan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

Para pemohon juga menyertakan permintaan alternatif apabila majelis hakim memiliki pendapat berbeda mengenai penyelesaian perkara. Dalam kondisi tersebut, mereka memohon agar pengadilan menetapkan putusan yang dianggap adil berdasarkan prinsip ex aequo et bono.

Dengan dikabulkannya permohonan keberatan, putusan KPPU yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan pengadilan tersebut juga menetapkan kewajiban pembayaran biaya perkara sebesar Rp 23,59 juta kepada pihak termohon.