Hakim Batalkan Putusan KPPU soal Bunga Pinjaman Online

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan keberatan penyelenggara teknologi finansial pendanaan bersama atau fintech peer to peer (P2P) lending terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai dugaan penetapan suku bunga pinjaman online. Dalam sidang pada Kamis (22/10/2026), majelis hakim membatalkan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025, dilansir dari Keuangan.

Putusan tersebut menjadi dasar bagi industri fintech lending untuk menanggapi sanksi yang sebelumnya dijatuhkan KPPU. Menurut catatan perkara, KPPU sebelumnya menyatakan 97 penyelenggara fintech P2P lending melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Atas putusan tersebut, para penyelenggara dikenai denda dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 755 miliar. Sebanyak 71 penyelenggara kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 26/Pdt.Sus-KPPU/2026/PN Jkt.Pst, berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan tersebut.

Ketua Majelis Hakim Anton Rizal Setiawan menyampaikan amar putusan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara.

Dalam persidangan pada Kamis (22/10), Anton menyatakan, "Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2025 tanggal 20 Maret 2026."

Selain membatalkan putusan KPPU, majelis hakim menghukum pihak termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 23,592 juta. Putusan itu diberikan setelah majelis hakim memeriksa permohonan keberatan yang diajukan para penyelenggara fintech lending.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut keputusan tersebut. Ketua Umum AFPI Kuseryansyah menilai pemeriksaan perkara telah memberikan kesempatan kepada pihak industri untuk menyampaikan bukti dan menjelaskan kondisi usaha ketika perkara berlangsung.

Dalam keterangan resmi pada Kamis (22/10/2026), Kuseryansyah mengatakan, "Kami melihat majelis hakim telah memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan fakta dan bukti, serta konteks industri pada saat perkara itu terjadi. Oleh karena itu, AFPI sangat mengapresiasi kinerja majelis hakim yang telah memeriksa perkara itu secara objektif dan menyeluruh."

Menurut Kuseryansyah, penilaian atas batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman perlu mempertimbangkan ketentuan regulasi serta situasi industri pada periode yang diperiksa. Ia menjelaskan bahwa batas tersebut ditetapkan berdasarkan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi konsumen, mencegah praktik predatory lending, dan menekan pinjaman online ilegal yang membebankan bunga sangat tinggi.

Kuseryansyah juga menekankan bahwa AFPI memandang ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi sebagai bagian dari kebijakan regulator yang harus dipatuhi penyelenggara. Ia menyampaikan, "Sejak awal, sudah disampaikan bahwa yang dilakukan kami hanya mengikuti arahan regulator. Bagi kami, putusan itu sangat penting karena kepatuhan industri terhadap regulator tidak dinilai sebagai pelanggaran, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha."

AFPI menyatakan akan terus mendukung penyelenggaraan industri pendanaan daring yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asosiasi tersebut juga menyatakan menghormati proses serta putusan hukum dan menjadikan perkembangan perkara KPPU sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola industri.