DJP Kejar Target Pajak Rp 2.357 Triliun pada 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih perlu menghimpun sekitar Rp 750 triliun pada Oktober hingga Desember 2026 untuk memenuhi target penerimaan pajak tahunan. Hingga 30 September 2026, penerimaan telah mencapai Rp 1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun, dengan pertumbuhan tahunan 24,1 persen.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan capaian tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Data pemerintah menunjukkan peningkatan penerimaan ditopang sejumlah kelompok pajak dan aktivitas usaha, sementara DJP menyiapkan langkah optimalisasi untuk memenuhi sasaran hingga akhir tahun.

Bimo menjelaskan bahwa instansinya akan memanfaatkan data perpajakan untuk memperkuat pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, serta mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap.

"Realisasi penerimaan sampai 30 September 2026, seperti yang disampaikan Pak Menkeu, kita bertumbuh akumulasi 24,1% dan sisa penerimaan ke depan yang masih harus kami emban sesuai dengan target itu sekitar Rp 750 triliun," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Selain optimalisasi pengawasan, DJP mengandalkan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, Pajak Penghasilan (PPh) melalui lokapasar, serta kebijakan pengurangan sanksi perpajakan. Instansi tersebut juga memusatkan perhatian pada sektor usaha dengan pertumbuhan penerimaan yang kuat.

Menurut Bimo, sektor yang menjadi perhatian meliputi perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan. Aktivitas yang disorot antara lain perdagangan daring, perdagangan bahan bakar minyak (BBM), industri logam dasar, industri minyak sawit mentah (CPO), pertambangan minyak dan gas bumi, konsultasi manajemen, konstruksi, dan real estat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut peningkatan aktivitas ekonomi dan perbaikan administrasi perpajakan melalui Coretax sebagai faktor pendukung pertumbuhan penerimaan. Pemerintah juga mulai melonggarkan pengelolaan restitusi pajak.

"Faktor-faktornya adalah penerapan Coretax yang makin baik. Namun, kita juga memahami bahwa manajemen restitusi akan segera kita longgarkan, dan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak telah memulai melakukan pelonggaran ini," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Berdasarkan kelompok pajak, penerimaan PPh nonmigas mencapai Rp 809,3 triliun, tumbuh 17,6 persen secara tahunan. PPh migas meningkat 128,2 persen menjadi Rp 43,6 triliun, seiring kenaikan harga minyak bumi, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terkumpul Rp 683,3 triliun, naik 38,6 persen.

Sebaliknya, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya turun 24,8 persen menjadi Rp 71,4 triliun. Perbedaan kinerja antarjenis pajak menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan tidak merata di seluruh kelompok.

Untuk jenis pajak tertentu, PPh Pasal 21 mencapai Rp 189,4 triliun, meningkat 19 persen, didukung kenaikan penghasilan karyawan dan perbaikan administrasi Coretax. PPh badan tercatat Rp 276,7 triliun atau tumbuh 29 persen, terutama ditopang sektor terkait minyak kelapa sawit seiring kenaikan harga komoditas.

PPN dalam negeri mencapai Rp 369,5 triliun, meningkat 51,3 persen, dengan perdagangan besar BBM menjadi salah satu pendorong. Sementara itu, PPN impor mencapai Rp 293,9 triliun atau tumbuh 28,1 persen, dipengaruhi kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Suahasil memperkirakan laju pertumbuhan PPN dalam negeri akan melambat setelah pelonggaran pengelolaan restitusi diberlakukan.

"PPN dalam negeri ini nanti akan terjadi moderasi. Saat ini meningkat 51,3 persen, moderasinya nanti akan terjadi dengan manajemen restitusi yang dilakukan," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.