BEI Catat Penerbitan Obligasi ESG Rp 89,46 Triliun

Pengembangan pasar obligasi berkelanjutan di Indonesia mendapat dukungan melalui peluncuran Indonesia ESG Bond Index. Namun, pertumbuhan penerbitan instrumen tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama tingginya biaya pendanaan dan terbatasnya basis investor.

Dilansir dari Investasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) mencapai Rp 89,46 triliun sejak 2018 hingga September 2026. Penerbitan tersebut melibatkan 16 penerbit.

Di tengah perkembangan tersebut, kehadiran indeks khusus obligasi ESG diharapkan memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai kinerja instrumen investasi berkelanjutan. Indeks ini juga dipandang dapat mendukung pengembangan pilihan produk investasi di pasar modal domestik.

Indonesia ESG Bond Index memiliki dua kelompok indeks

Indonesia ESG Bond Index dibagi menjadi dua kelompok, yakni Indonesia ESG Corporate Bond Index serta Indonesia Prime ESG Bond Index. Pembentukan kedua indeks tersebut turut memperhatikan kualitas kredit dari masing-masing obligasi yang menjadi konstituen.

Rentang peringkat kredit yang dipertimbangkan mencakup kategori AAA hingga BBB-. Dengan demikian, aspek kualitas kredit menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan instrumen yang masuk ke dalam indeks.

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menilai pembentukan indeks tersebut sebagai perkembangan positif bagi pasar obligasi ESG di Indonesia. Kehadirannya dapat menjadi referensi bagi investor ketika mengevaluasi kinerja obligasi maupun sukuk yang mengusung prinsip keberlanjutan.

Selain berfungsi sebagai tolok ukur, indeks tersebut berpotensi memperluas pengembangan produk investasi berbasis ESG. Meski demikian, keberadaan indeks belum otomatis menjadikan obligasi berkelanjutan sebagai instrumen yang menarik bagi seluruh investor.

Budi Frensidy menjelaskan bahwa keputusan investasi tetap berkaitan dengan sejumlah pertimbangan finansial, bukan semata-mata klasifikasi ESG yang melekat pada suatu instrumen.

"Namun, daya tarik obligasi tetap ditentukan oleh imbal hasil, risiko kredit, dan likuiditasnya. Label ESG saja belum cukup menarik investor," ujar Budi kepada Kontan, Jumat (6/11/2026).

Penerbitan obligasi ESG menghadapi tantangan pada 2026

Realisasi penerbitan instrumen obligasi dan sukuk ESG menunjukkan perlambatan sepanjang 2026. Hingga September, nilainya tercatat sebesar Rp 16,9 triliun, lebih rendah dibandingkan pencapaian sepanjang 2025 yang mencapai Rp 35,6 triliun.

Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan pasar instrumen keuangan berkelanjutan masih dipengaruhi kondisi pendanaan dan kemampuan pasar menyerap penerbitan baru.

Berdasarkan pengamatan Budi, tingginya biaya pendanaan menjadi salah satu faktor yang membatasi aktivitas penerbitan. Tingkat yield obligasi yang tinggi membuat perusahaan harus menanggung biaya pembiayaan lebih besar ketika menerbitkan surat utang.

Ketidakpastian kondisi pasar dan jumlah investor yang berfokus pada instrumen ESG juga menjadi hambatan. Di samping itu, perusahaan penerbit perlu menyediakan anggaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi serta pelaporan yang berkaitan dengan penerbitan instrumen tersebut.

Berbagai jenis instrumen telah masuk dalam akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk ESG yang dicatat BEI. Cakupannya meliputi Sukuk Social Musyawarah, Sukuk Social Mudharabah, Social Bond, Suistanable Sukuk, Suistainable Linked Bond (SLB), Suistainable Bond, serta Green Bond.

Prospek pasar obligasi ESG pada 2027

Memasuki 2027, peluang peningkatan penerbitan obligasi ESG masih terbuka. Akan tetapi, perbaikan tersebut bergantung pada sejumlah kondisi ekonomi dan perkembangan permintaan investor.

Budi memperkirakan aktivitas penerbitan dapat mengalami perbaikan apabila suku bunga menurun, nilai tukar rupiah terjaga stabil, serta minat investor institusi terhadap instrumen ESG meningkat.

Ketiga faktor tersebut menjadi kondisi yang dinilai dapat mendukung perbaikan aktivitas pendanaan melalui obligasi dan sukuk berkelanjutan. Kendati demikian, proses pemulihan pasar diperkirakan tidak berlangsung sekaligus, melainkan melalui tahapan secara bertahap.

Prospek hingga penghujung 2026 dan sepanjang 2027 dengan demikian masih menghadapi tantangan. Tingkat imbal hasil yang tinggi tetap menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan melalui penerbitan obligasi.

Budi juga menekankan bahwa pengembangan pasar tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan indeks sebagai referensi investasi. Diperlukan dukungan dari aspek biaya pembiayaan, kualitas perusahaan penerbit, dan keberlanjutan permintaan investor.

"Menurut saya, kunci pertumbuhan pasar obligasi ESG bukan sekadar tersedianya indeks, melainkan biaya pendanaan yang kompetitif, kualitas penerbit, dan permintaan investor yang berkelanjutan," pungkasnya.