Disdik Jakarta Cairkan KJP Plus Tahap II 2026 Mulai 3 November

Sebanyak 23.833 peserta didik di DKI Jakarta menerima bantuan pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2026. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta mulai menyalurkan bantuan tersebut secara bertahap pada 3 November 2026 kepada penerima lanjutan yang telah melewati proses verifikasi.

Dilansir dari Detikcom, penyaluran dana dilakukan melalui rekening KJP Plus masing-masing peserta di Bank Jakarta. Penerima yang masuk dalam daftar pencairan merupakan peserta didik yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan penetapan penerima bantuan.

Disdik DKI Jakarta menjelaskan bahwa proses pencairan tidak dilakukan sekaligus, melainkan mengikuti tahapan penyaluran yang telah ditetapkan.

"Pencairan bantuan dilakukan secara bertahap setelah melalui proses verifikasi dan penetapan penerima," ujar Disdik DKI Jakarta melalui unggahan akun Instagram resminya, Rabu (4/11/2026).

Berdasarkan rincian data penerima KJP Plus Tahap II 2026, bantuan mencakup peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Besaran dana personal bulanan berbeda sesuai kategori pendidikan masing-masing penerima.

Kelompok penerima pertama tercatat sebanyak 11.447 murid dengan dana personal Rp 250.000 per bulan. Penerima dari jenjang SMP, SMPLB, dan MTs berjumlah 6.150 murid dengan dana personal Rp 300.000 per bulan.

Selanjutnya, terdapat 2.347 murid dengan dana personal Rp 420.000 per bulan dan tambahan SPP swasta Rp 290.000 per bulan. Kelompok lainnya terdiri atas 3.806 murid dengan dana personal Rp 450.000 serta tambahan SPP swasta Rp 240.000 per bulan.

Sementara itu, penerima dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berjumlah 83 murid. Setiap penerima kategori tersebut memperoleh dana personal sebesar Rp 300.000 per bulan.

Untuk menerima bantuan, peserta harus menyelesaikan sejumlah tahapan administrasi. Proses tersebut meliputi pembukaan rekening, pencetakan buku tabungan dan kartu ATM, penyerahan buku tabungan beserta ATM, serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima.

Setelah dana masuk, peserta dapat mengambil bantuan melalui teller atau mesin ATM Bank Jakarta. Namun, berdasarkan ketentuan Disdik Jakarta, penggunaan dana secara tunai dibatasi maksimal Rp 100.000 setiap bulan.

Artinya, penerima dapat menarik uang tunai paling banyak Rp 100.000, sedangkan sisa dana bantuan harus digunakan melalui transaksi non-tunai. Ketentuan tersebut berlaku untuk pencairan melalui teller maupun ATM.

Selain ketentuan pencairan, penerima KJP Plus juga wajib mengikuti aturan penggunaan bantuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jakarta. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pergub No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Peraturan tersebut memuat 23 larangan bagi peserta didik penerima KJP Plus. Pelanggaran terhadap salah satu larangan atau sejumlah larangan secara kumulatif dapat berujung pada penarikan dana bantuan dan penghentian status penerima berdasarkan rekomendasi satuan pendidikan.

Larangan tersebut mencakup penggunaan bantuan di luar kebutuhan pendidikan yang diatur, merokok, menggunakan atau mengedarkan narkotika, serta mengonsumsi minuman beralkohol. Peserta juga dilarang terlibat dalam perbuatan asusila, pelecehan seksual, kekerasan, perundungan, tawuran, maupun keanggotaan geng motor dan geng sekolah.

Ketentuan lainnya melarang pencurian, pemalakan, pemerasan, penjambretan, perkelahian, penipuan, mencontek massal, serta membocorkan soal atau kunci jawaban. Peserta didik juga tidak diperbolehkan terlibat pornografi, pornoaksi, maupun menyebarkan gambar tidak senonoh melalui media konvensional dan daring.

Penerima KJP Plus dilarang membawa senjata tajam atau peralatan berbahaya, membolos minimal empat kali dalam satu bulan, serta terlambat datang ke sekolah minimal enam kali dalam satu bulan. Larangan lainnya meliputi menggandakan atau menjaminkan bantuan dan buku tabungan, menghabiskan dana untuk kebutuhan yang tidak nyata, serta meminjamkan bantuan kepada pihak lain.

Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah juga termasuk dalam daftar larangan yang dapat menyebabkan peserta didik kehilangan hak menerima bantuan KJP Plus.