Disdik DKI Cairkan KJP Plus Tahap II Gelombang I 2026

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyalurkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2026 Gelombang I secara bertahap sejak 5 Oktober 2026, seperti dilansir dari Detikcom. Sebanyak 661.209 murid ditetapkan sebagai penerima bantuan setelah melalui proses verifikasi ketat data kependudukan dan kepemilikan aset keluarga.

Proses verifikasi penerima bantuan dilakukan dengan memadankan data dengan status keanggotaan keluarga ASN, kepemilikan mobil, hingga kepemilikan aset tanah atau bangunan bermutu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar.

Pihak pengelola memastikan ketepatan sasaran penerima melalui pemadanan data sistematis tersebut.

"Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya," tutur UPT P4OP dikutip dari postingan Instagram resminya, Rabu (7/10/2026).

Penyaluran bantuan ini mencakup jenjang SD/MI sebanyak 328.145 murid dengan dana personal Rp250.000 dan tambahan SPP swasta Rp130.000 per bulan. Untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB dialokasikan bagi 171.366 murid berupa dana personal Rp300.000 dan SPP swasta Rp170.000. Sementara itu, jenjang SMA/MALB menyasar 53.612 murid dengan besaran Rp420.000 dan SPP swasta Rp290.000, sedangkan SMK diberikan kepada 103.820 murid berupa dana Rp450.000 dan SPP swasta Rp240.000, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi 4.266 murid sebesar Rp300.000.

Dana bantuan tersebut langsung dikirimkan ke rekening Bank DKI penerima yang dapat ditarik tunai maksimal Rp100.000 per bulan via teller atau ATM, sementara sisanya dipergunakan secara non-tunai menggunakan mesin EDC.

Bagi penerima lanjutan yang datanya masih memerlukan peninjauan ulang, dinas pendidikan memastikan tidak langsung melakukan pembatalan hak bantuan secara sepihak.

"Tetapi akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi lebih lanjut," bebernya.

Penetapan penerima gelombang II akan diselesaikan setelah seluruh verifikasi lapangan terpenuhi, di mana penerima gelombang I maupun gelombang II tetap dipastikan memperoleh dana bantuan penuh untuk periode satu semester.

"Perbedaan gelombang bukan karena perbedaan jumlah bantuan, tetapi karena waktu penyelesaian verifikasi yang berbeda," tegas UPT 4POP.