Kemenag Buka Pengajuan PIP Madrasah Tahap II 2026

Kementerian Agama (Kemenag) membuka pengajuan calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap II Tahun 2026 untuk siswa madrasah dan satuan pendidikan keagamaan. Pendaftaran berlangsung pada 30 Oktober hingga 8 November 2026 melalui laman pip.kemenag.go.id guna membantu peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin.

Dilansir dari Medcom, pelaksanaan program tersebut mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 119 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis PIP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Besaran bantuan ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan. Siswa MI/SD sederajat memperoleh Rp450 ribu per tahun, MTs/SMP sederajat Rp750 ribu, sedangkan MA/SMA sederajat mendapatkan Rp1,8 juta.

Penyaluran bantuan dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Dana ditransfer secara nontunai langsung ke rekening atas nama siswa penerima, disertai buku tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dan kartu ATM dari bank penyalur.

Calon penerima utama harus berusia 6 sampai 21 tahun serta memenuhi persyaratan administrasi. Siswa wajib terdaftar dalam Education Management Information System (EMIS) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.

Siswa yang belum tercatat dalam DTSEN tetap berpeluang diusulkan melalui kategori prioritas apabila anggaran masih tersedia. Kelompok tersebut mencakup pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), serta pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Prioritas juga mencakup anak yatim, piatu, atau yatim piatu, korban bencana, anak putus sekolah yang diharapkan kembali belajar, penyandang kelainan fisik, dan korban musibah.

Selain itu, terdapat kategori anak dari orang tua yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), anak di daerah konflik, korban terorisme, anak keluarga terpidana di lembaga pemasyarakatan, serta siswa dengan lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah.

Anak dari daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), Orang Asli Papua (OAP), anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah perbatasan NKRI, serta anak veteran juga termasuk kelompok prioritas.

Pengusulan kategori tersebut dapat dilakukan madrasah atau pemangku kepentingan dengan melampirkan surat keterangan dari instansi berwenang. Namun, pemberian bantuan tetap bergantung pada ketersediaan anggaran.

Status penerima dapat dibatalkan apabila siswa putus sekolah, meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, menolak bantuan, atau tercatat sebagai data ganda.

Pengajuan PIP Tahap II dilakukan oleh operator satuan pendidikan melalui aplikasi PIP Kemenag. Operator masuk menggunakan email dan kata sandi SSO EMIS, kemudian mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) menggunakan Google Authenticator untuk memperoleh kode OTP.

Setelah berhasil masuk ke sistem, operator dapat memeriksa daftar nominasi sementara berdasarkan data siswa dan desil nasional. Selanjutnya, operator memilih siswa yang akan diusulkan masuk Daftar Nominasi Tetap (DNT).

Verifikator kemudian memeriksa usulan tersebut untuk menentukan persetujuan atau pembatalan. Jika disetujui, operator wajib mengunggah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Seluruh dokumen dan data yang telah diverifikasi menjadi dasar penetapan penerima sebelum bantuan disalurkan ke rekening siswa.

Berdasarkan jadwal Kemenag yang dilansir Medcom, pengajuan calon penerima berlangsung pada 30 Oktober hingga 8 November 2026. Proses verifikasi dan validasi dijadwalkan pada 3-9 November 2026, sedangkan penetapan Daftar Nominasi Tetap (DNT) berlangsung pada 10-12 November 2026.