Pemprov DKI Targetkan Pencairan KJMU Rampung 6 November 2026

Ribuan mahasiswa penerima bantuan pendidikan di Jakarta masih menunggu pencairan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II 2026 yang mengalami keterlambatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penyaluran bagi penerima perpanjangan selesai pada 3 November 2026 dan penerima lainnya paling lambat 6 November 2026, akibat kendala administrasi pendataan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang telah memasuki hari ketiga tersebut. Seperti dilansir dari Medcom, persoalan utama meliputi ketidaksesuaian nomor rekening, Nomor Induk Kependudukan (NIK), pembaruan data desil, serta informasi wilayah penerima.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 3 November 2026, Pramono menjelaskan bahwa berbagai persoalan administrasi menjadi penyebab belum tersalurkannya bantuan sesuai jadwal.

"Berkaitan dengan KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini, kenapa terlambat? Karena banyak faktor," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pemprov DKI menetapkan penyelesaian pencairan berdasarkan kelompok penerima. Kelompok mahasiswa yang memperoleh perpanjangan bantuan menjadi prioritas penyaluran pada 3 November, sementara kelompok lainnya diberikan batas waktu hingga 6 November 2026.

"Saya sudah memerintahkan untuk yang perpanjangan hari ini (3 November) harus selesai. Untuk yang lainnya, maksimum tanggal 6 November harus selesai," kata Pramono.

Salah satu kendala ditemukan pada sekitar 1.100 rekening penerima yang masih menggunakan 10 digit. Padahal, nomor rekening yang berlaku saat ini terdiri atas 11 digit sehingga perlu dilakukan pemeriksaan sebelum dana ditransfer.

Pramono menjelaskan bahwa ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam proses penyaluran bantuan apabila tidak diperbaiki terlebih dahulu.

"Karena adanya data dengan digit 10 yang jumlahnya cukup besar untuk rekeningnya, padahal digit sekarang kan sudah 11. Jumlahnya kurang lebih 1.100 rekening, sehingga kalau kemudian kita transfer, pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan," jelas Pramono.

Selain persoalan rekening, pemeriksaan data kependudukan juga menemukan sejumlah NIK yang tidak sesuai dengan informasi jenis kelamin, usia, maupun tanggal lahir penerima. Perubahan data desil turut memengaruhi jumlah penerima bantuan.

Ketidaksesuaian informasi wilayah juga ditemukan dalam pendataan, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan. Seluruh data tersebut memerlukan penyesuaian sebelum proses pencairan dapat dilakukan.

Persoalan administrasi turut menyangkut penerima baru bantuan pendidikan. Pemprov DKI mencatat 14.554 penerima baru Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan 6.587 penerima baru KJMU belum memiliki rekening untuk penyaluran bantuan.

Selain itu, terdapat 2.155 penerima baru yang tercatat menggunakan NIK di luar Jakarta. Pramono menyebut angka tersebut sebagai bagian dari persoalan pendataan yang sedang ditangani pemerintah daerah.

"Penerima baru yang belum mempunyai rekening KJP ada 14.554, dan kemudian KJMU 6.587. Sedangkan penerima baru dengan NIK di luar Jakarta sekarang ini ada 2.155," ungkap Pramono.

Pramono mengakui proses penyelesaian berbagai ketidaksesuaian tersebut membutuhkan penanganan yang kompleks. Namun, ia meminta jajarannya mempercepat perbaikan agar mahasiswa yang membutuhkan bantuan tidak semakin lama menunggu pencairan.

"Memang agak kompleks persoalannya, tetapi saya sudah memerintahkan untuk yang perpanjangan hari ini harus selesai. Karena kasihan bagi penerima KJMU yang memang membutuhkan untuk kebutuhannya," tutur Pramono.

Sebelumnya, pencairan KJMU Tahap II 2026 dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober 2026. Namun, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengumumkan perubahan jadwal penyaluran menjadi mulai 6 November 2026.