Pemprov DKI Salurkan KJMU 2026 untuk 12.462 Mahasiswa

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyalurkan bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) secara bertahap pada 3 November 2026. Program pendidikan ini ditujukan kepada 12.462 mahasiswa untuk membantu pembiayaan kuliah dan mempertahankan akses pendidikan tinggi bagi warga Jakarta. Dilansir dari Detikcom, penetapan penerima mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp112.158.000.000 untuk pelaksanaan program tersebut. Dari total penerima, sebanyak 472 mahasiswa menempuh Diploma III, 1.218 mahasiswa Diploma IV, 10.739 mahasiswa Sarjana, dan 33 mahasiswa pendidikan profesi.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim menjelaskan bahwa proses seleksi diperketat agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keberlanjutan pendidikan melalui KJMU dan KJP Plus.

"Kami pastikan setiap bantuan sampai kepada yang berhak melalui verifikasi ketat. Ini merupakan komitmen Gubernur Pramono Anung agar KJMU dan KJP Plus menjaga akses pendidikan tetap terbuka bagi warga Jakarta, dari sekolah hingga perguruan tinggi," ujar Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Besaran bantuan KJMU mencapai Rp9 juta per semester. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram Bank DKI, jumlah tersebut mencakup uang saku sebesar Rp750 per bulan.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua mekanisme. Uang saku dikirimkan langsung ke rekening Bank DKI milik mahasiswa, sedangkan biaya pendidikan ditransfer langsung kepada perguruan tinggi. Dana KJMU dapat digunakan untuk membayar biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bantuan tersebut juga mencakup kebutuhan hidup, pembelian buku, transportasi, serta perlengkapan perkuliahan.

Untuk pendaftar baru, calon penerima wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai penduduk DKI Jakarta dan telah berdomisili di wilayah tersebut sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut. Pendaftar juga harus tercatat dalam DTSEN atau menjadi penerima manfaat Panti Sosial Dinas Sosial. Persyaratan pendidikan mencakup kelulusan dari satuan pendidikan menengah negeri, swasta, atau Sekolah Rakyat dalam tiga tahun terakhir.

Pengajuan bantuan harus dilakukan paling lambat pada semester empat perkuliahan. Calon penerima harus diterima melalui jalur reguler di perguruan tinggi negeri di bawah Kemdiktisaintek dan Kemenag. Untuk perguruan tinggi swasta, program studi harus memiliki akreditasi minimal C atau Baik dan berada di bawah Kemdiktisaintek yang menaungi wilayah Jakarta.

Persyaratan akademik juga menetapkan indeks prestasi semester minimal 2,75 dari skala 4,00 bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri. Sementara itu, mahasiswa perguruan tinggi swasta diwajibkan memiliki IP semester minimal 3,00 dari skala 4,00 selama dua semester berturut-turut.

Ketentuan tersebut dikecualikan bagi mahasiswa semester pertama dan penyandang disabilitas. Program studi yang dipilih juga harus termasuk dalam bidang pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pemprov Jakarta dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Bagi penerima lanjutan jenjang D3, D4, dan S1, persyaratan mencakup status mahasiswa aktif di perguruan tinggi yang memenuhi ketentuan serta pencapaian indeks prestasi minimum.

Penerima lanjutan tahap II tahun 2026 tetap berpeluang memperoleh bantuan hingga menyelesaikan pendidikan selama tidak melanggar aturan dan terus memenuhi persyaratan. Sementara itu, penerima pada jenjang profesi harus memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan pernah memperoleh KJMU ketika menempuh jenjang D4 atau S1. Mereka juga wajib terdaftar dalam DTSEN atau tercatat sebagai penerima manfaat panti sosial serta memenuhi persyaratan perguruan tinggi dan indeks prestasi.

Dalam proses pendaftaran, Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan kondisi keluarga dalam satu kartu keluarga. Pemeriksaan mencakup kepemilikan mobil, nilai jual objek pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar, serta status orang tua sebagai aparatur sipil negara (ASN).