Mualem Bahas Dana Otsus dan Bendera Aceh Bersama Prabowo

Keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), pengaturan bendera daerah, dan status Lapangan Blang Padang menjadi agenda pembahasan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyampaikan kepentingan Aceh kepada pemerintah pusat sekaligus menjaga stabilitas dan kelanjutan pembangunan daerah.

Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Mualem hadir bersama Staf Khusus Gubernur Aceh T. Irsyadi.

Mualem menyebut pembicaraan mencakup optimalisasi pendanaan Otsus, penyelesaian persoalan bendera Aceh, kejelasan status Lapangan Blang Padang, serta perkembangan situasi terkini di wilayah tersebut.

Ia menilai penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan komunikasi langsung dan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat.

"Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat. Dana Otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga persoalan bendera, Blang Padang, serta berbagai perkembangan di Aceh semuanya perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang baik," ujar Mualem.

Ketua Umum Partai Aceh itu juga menekankan pentingnya mempertahankan situasi keamanan dan perdamaian yang telah terbentuk. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dan kerja sama seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk menjaga kondisi tersebut.

"Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat demi kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh," ujar Mualem.

Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Prof Dudung Abdurachman juga membahas tiga persoalan strategis Aceh dalam rapat lintas kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Dudung menempatkan keberlanjutan perdamaian sebagai perhatian utama pemerintah. Ia menilai penyelesaian persoalan kekhususan Aceh perlu mempertimbangkan keadilan pembangunan, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat.

"Perdamaian Aceh merupakan aset bangsa yang harus terus kita rawat. Penghormatan terhadap kekhususan Aceh perlu diwujudkan melalui pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang akuntabel, dan penyelesaian permasalahan yang menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Dudung Abdurachman.

Mengenai Dana Otsus, Dudung menjelaskan bahwa anggaran tersebut berperan dalam mendukung pembangunan fisik dan sosial, terutama selama pemulihan pascakonflik dan tsunami. Namun, alokasinya telah mengalami penurunan dari dua persen menjadi satu persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.

Evaluasi pemanfaatan dana diperlukan untuk mengukur dampaknya terhadap kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menyoroti perlunya perbaikan perencanaan, ketepatan sasaran belanja, serta pengawasan penggunaan anggaran.

"Kami berkomitmen menjaga keberlanjutan dana otonomi khusus untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pembahasan alokasi, jangka waktu, dan tata kelolanya perlu segera dituntaskan bersama DPR RI, disertai penguatan akuntabilitas dan manfaat yang terukur," ujar Dudung.

Persoalan Lapangan Blang Padang juga membutuhkan kepastian mengenai status hukum aset dan mekanisme pemanfaatannya. Pembahasan tersebut turut mempertimbangkan kepentingan pertahanan yang melibatkan Kodam Iskandar Muda.

Pemerintah mempertimbangkan kemungkinan tata kelola bersama dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, termasuk dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan.

"Kami menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan penyelesaian status lahan Blang Padang secara adil dan berkepastian hukum, dengan memperhatikan aspek sejarah, wakaf, dan kekhususan Aceh. Langkah hukum dan administrasi perlu segera dituntaskan dengan pembagian tanggung jawab serta target waktu yang jelas," tegas Dudung.

Selain persoalan lahan, pengaturan bendera Aceh menjadi isu yang memerlukan penyelesaian melalui komunikasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Persoalan tersebut berkaitan dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh serta kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Menurut Dudung, pembahasan harus memperhatikan identitas dan kekhususan Aceh, semangat perdamaian Helsinki, serta ketentuan hukum nasional.

"Kami menekankan agar persoalan bendera Aceh segera diselesaikan melalui dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Negara hadir untuk memastikan penyelesaian yang menghormati kekhususan Aceh, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat perdamaian dan persatuan dalam bingkai NKRI," ujar Dudung.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menilai persoalan Blang Padang dan pengaturan bendera Aceh sudah terlalu lama belum menemukan penyelesaian. Ia menyebut kedua persoalan tersebut berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden.

"Kita segera selesaikan secepat mungkin agar tidak menjadi beban sejarah," ujar Yusril Ihza Mahendra.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang disahkan pada 2006 merupakan bagian dari upaya mempertahankan perdamaian setelah perjanjian Helsinki. Regulasi tersebut memberikan kewenangan khusus kepada Aceh, termasuk penerapan syariat Islam, pembentukan partai politik lokal, dan pemberian Dana Otsus.

"Undang-undang ini lahir dari MoU Helsinki untuk menjaga perdamaian," kata Tito Karnavian.