Pemerintah Siapkan BSU 2026 Rp900.000 untuk 13,3 Juta Pekerja

Pemerintah merencanakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kepada sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal IV 2026 dengan total bantuan Rp900.000 per orang. Rencana yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu (30/9/2026) itu masih menunggu keputusan resmi mengenai persyaratan penerima dan jadwal pencairan, dilansir dari Nasional.

Menurut rencana pemerintah, bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember 2026. Anggaran yang diperkirakan dibutuhkan untuk program tersebut mencapai hampir Rp12 triliun.

Pekerja dapat mempersiapkan pemeriksaan status kepesertaan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) milik BPJS Ketenagakerjaan. Namun, ketersediaan fitur khusus BSU 2026 belum dapat dipastikan sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah atau BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk memeriksa informasi melalui JMO, peserta dapat mengunduh aplikasi resmi dari Google Play Store atau Apple App Store, kemudian masuk menggunakan akun terdaftar. Pengguna yang belum memiliki akun perlu menyelesaikan pendaftaran dan verifikasi sesuai petunjuk aplikasi.

Setelah masuk, pekerja dapat mencari menu atau informasi Bantuan Subsidi Upah apabila fitur tersebut sudah tersedia. Jika sistem meminta data identitas, termasuk NIK, pengisian harus mengikuti petunjuk yang ditampilkan. Status yang masih dalam proses verifikasi belum menjadi kepastian penerimaan bantuan.

Informasi program juga dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Situs BSU Kemnaker masih memuat informasi program 2025, sehingga ketentuan dan hasil pemeriksaan untuk tahun sebelumnya tidak otomatis berlaku bagi calon penerima BSU 2026.

Besaran bantuan yang direncanakan pemerintah mencakup Rp300.000 untuk Oktober 2026, Rp300.000 untuk November 2026, dan Rp300.000 untuk Desember 2026. Dengan skema tersebut, total bantuan selama tiga bulan mencapai Rp900.000 bagi setiap pekerja yang memenuhi ketentuan.

Airlangga Hartarto menyampaikan rencana program tersebut setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 30 September 2026. Pemerintah memperkirakan program untuk kuartal IV 2026 itu memerlukan anggaran hampir Rp12 triliun.

Persyaratan penerima BSU 2026 belum ditetapkan secara resmi dalam informasi yang tersedia hingga 11 Oktober 2026. Karena itu, pekerja belum dapat memastikan kelayakan penerimaan hanya dengan mengacu pada kriteria program tahun sebelumnya.

Pada program BSU 2025, penerima antara lain harus merupakan warga negara Indonesia dengan NIK valid, tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori pekerja penerima upah hingga 30 April 2025, serta memperoleh gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Program 2025 juga memprioritaskan pekerja yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum penyaluran. Aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri termasuk kelompok yang dikecualikan dalam ketentuan program tersebut.

Ketentuan tahun 2025 itu tidak dapat dianggap sebagai persyaratan final BSU 2026. Batas upah, periode kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kategori penerima, serta mekanisme penyaluran tahun ini masih menunggu ketentuan resmi pemerintah.