Pemerintah Prioritaskan Pokok Utang Pajak Lewat PMK 71 Tahun 2026

Pemerintah mengubah mekanisme pembayaran utang pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 2 Oktober 2026. Kebijakan ini memprioritaskan pelunasan pokok utang sebelum sanksi administratif untuk membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa aturan baru tersebut mengubah metode penghitungan pembayaran. Sebelumnya, pembayaran wajib pajak dialokasikan secara proporsional untuk pokok utang pajak dan sanksi administratif.

Melalui mekanisme terbaru, dana pembayaran terlebih dahulu digunakan untuk mengurangi atau melunasi pokok utang pajak. Perubahan ini juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Bimo menjelaskan tujuan penyesuaian tersebut dalam keterangan yang disampaikan pada Senin (12/10/2026).

"Melalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

PMK 71 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Aturan terbaru itu turut menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan atas hasil penelitian keberatan serta memperjelas ketentuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

Meski memberikan kemudahan pembayaran, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok utang, sementara pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi bergantung pada persyaratan yang berlaku.

Ketentuan tersebut juga membatasi pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali. Sanksi yang berasal dari proses-proses tersebut tidak dapat diajukan melalui mekanisme yang diatur dalam PMK tersebut.

Dari sisi penerimaan negara, pemerintah berharap perubahan mekanisme pembayaran dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda sekaligus memperkuat kepatuhan sukarela. Kebijakan ini juga diharapkan membantu menjaga arus kas wajib pajak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bimo menyampaikan harapannya agar penyempurnaan ketentuan tersebut mendukung penyelesaian kewajiban perpajakan dan peningkatan efektivitas sistem pajak.

"Kami berharap penyempurnaan ini dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dengan lebih baik, sekaligus mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang semakin adil dan efektif," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga akan melanjutkan penyampaian informasi dan pendampingan bagi wajib pajak agar penerapan ketentuan baru dapat dipahami dengan baik. Informasi lebih lanjut mengenai PMK 71 Tahun 2026 tersedia melalui kanal resmi DJP.