DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Bukan Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bukan merupakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dalam sosialisasi di Kantor Pusat DJP pada Rabu (28/10/2026), pemerintah menjelaskan bahwa fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi ketentuan, tanpa menghapus kewajiban membayar pokok pajak terutang, dilansir dari Nasional. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa fasilitas tersebut hanya mencakup sanksi administrasi tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, penghapusan sanksi dapat mencapai 100 persen untuk jenis sanksi yang memenuhi persyaratan. Neilmaldrin menekankan bahwa program tersebut tidak menghapus kewajiban perpajakan utama. Ia membedakan fasilitas pengurangan sanksi ini dari kebijakan pengampunan pajak yang memiliki cakupan berbeda.

"Ini bukan merupakan pengampunan pajak. Bukan pemutihan, tapi ini merupakan pengurangan sanksi ataupun penghapusan sanksi administrasi yang dalam jangka waktu tertentu," ujar Neilmaldrin Noor, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.

Jenis sanksi yang dapat tercakup dalam fasilitas ini meliputi sanksi bunga, sanksi terkait pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), serta sanksi akibat keterlambatan pelaporan SPT yang menyebabkan kurang bayar. Ketentuan tersebut juga mencakup sanksi terkait faktur pajak, sanksi dalam surat ketetapan pajak (SKP) hasil pemeriksaan, dan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meski tersedia pengurangan hingga penghapusan penuh untuk sanksi tertentu, fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak perlu mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agar dapat memanfaatkan kebijakan tersebut.

Neilmaldrin mengingatkan bahwa pengajuan menjadi bagian penting dalam proses memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi. Dengan demikian, wajib pajak tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku sebelum pengurangan atau penghapusan sanksi dapat diberikan. "Yang perlu diketahui bahwa ini harus diajukan Bapak/Ibu. Jadi tidak kemudian serta-merta otomatis Bapak/Ibu mendapatkan penghapusan tersebut," ujar Neilmaldrin Noor, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.