Pemerintah Siapkan Perpres untuk Atur Keberlanjutan Whoosh

Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, termasuk pengelolaan kewajiban keuangan sekitar US$ 7,3 miliar. Dilansir dari Nasional, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober pada Jumat (9/10/2026).

Rancangan regulasi itu mencakup pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Menurut Evita, pemerintah juga menyiapkan pengaturan menyeluruh untuk menyelesaikan kewajiban keuangan proyek dengan tetap memperhatikan keberlanjutan operasional kereta cepat.

Evita menjelaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan dua prinsip utama dalam penyusunan Perpres. Pertama, menjaga agar layanan Whoosh tetap beroperasi dengan baik karena telah menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat dan layanan publik.

Prinsip kedua adalah mengelola kewajiban keuangan proyek secara terukur agar tidak mengganggu kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun keberlangsungan layanan kereta cepat tersebut.

Dalam penjelasannya, Evita menyebut pengalihan saham PSBI sebagai bagian dari landasan hukum yang tengah disiapkan pemerintah.

“Pemerintah saat ini sedang menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan kereta cepat Jakarta-Bandung melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah c.q. Kementerian Keuangan,” ujar Evita Manthovani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Penyusunan rancangan tersebut melibatkan koordinasi lintas lembaga. Kementerian Keuangan bekerja bersama Kementerian Perhubungan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menyiapkan ketentuan mengenai pengelolaan proyek.

Evita menjelaskan bahwa regulasi tersebut juga ditujukan untuk memperjelas pembagian tanggung jawab setiap pihak, termasuk hak dan kewajiban yang melekat dalam pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perhubungan, BP BUMN dan BPI Danantara sedang menyiapkan rancangan Perpres dan harapannya Perpres ini akan menjadi landasan hukum yang jelas termasuk pembagian peran masing-masing pihak mengenai hak dan kewajiban yang melekat,” ujar Evita Manthovani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Melalui rancangan tersebut, pemerintah menargetkan pengelolaan proyek setelah pengalihan saham dapat berlangsung secara terintegrasi, efektif, hati-hati, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi itu juga diharapkan memberikan kepastian bagi operasional Whoosh sekaligus menjaga agar kewajiban keuangan proyek tetap terkendali.