Pemerintah Perkuat Kepastian Status WNI di Luar Negeri

Kepastian status kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah. Sebanyak 1.088 orang telah memperoleh penegasan status sebagai WNI melalui berbagai program pelayanan dan verifikasi. Informasi tersebut dilansir dari Nasional.

Di sejumlah wilayah, masih terdapat ribuan warga Indonesia yang membutuhkan penyelesaian administrasi kewarganegaraan. Persoalan ini mencakup identitas hukum, kelengkapan dokumen, hingga pengakuan resmi sebagai warga negara Indonesia.

Berdasarkan informasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, sekitar 17.000 WNI tanpa dokumen atau undocumented masih membutuhkan penegasan status kewarganegaraan.

Sementara itu, di Davao, Filipina, terdapat sekitar 900 permohonan yang belum selesai diproses. Seluruh permohonan tersebut masih membutuhkan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan status kewarganegaraan para pemohon.

Menanggapi persoalan tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum meningkatkan koordinasi dengan berbagai perwakilan Indonesia di luar negeri. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan permohonan serta memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat.

Direktur Jenderal AHU Widodo menjelaskan bahwa persoalan kewarganegaraan memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar pemenuhan persyaratan administrasi. Status tersebut berkaitan dengan pengakuan identitas, perlindungan hukum, serta hak seseorang sebagai warga negara.

Widodo menyampaikan prinsip pemerintah dalam memberikan pengakuan terhadap status kewarganegaraan seseorang pada Rabu (4/11/2026).

"Setiap orang yang memenuhi persyaratan hukum berhak mendapatkan kepastian status kewarganegaraan," kata Widodo.

Program penanganan kewarganegaraan yang dijalankan pemerintah telah menghasilkan penetapan status bagi 1.088 orang. Pencapaian tersebut berasal dari pelayanan di beberapa wilayah yang melibatkan perwakilan Indonesia.

Rinciannya mencakup 750 orang melalui kerja sama dengan Perwakilan RI di Kuala Lumpur. Kemudian, sebanyak 170 orang memperoleh penegasan status melalui pelayanan di Tawau.

Selain kedua wilayah tersebut, terdapat 168 orang yang mendapatkan kepastian kewarganegaraan melalui kegiatan verifikasi dan pelayanan di Bitung, Sulawesi Utara.

Penanganan kasus perorangan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan administrasi kewarganegaraan. Salah satu kasus yang berhasil dituntaskan berkaitan dengan seorang anak pekerja migran Indonesia di Hong Kong.

Anak bernama Rehana Jasmine tersebut memiliki ayah berkewarganegaraan India. Setelah menjalani proses penanganan oleh Ditjen AHU, Rehana akhirnya mendapatkan kepastian status sebagai WNI.

Persoalan Kewarganegaraan di Hong Kong

Selain Kuala Lumpur dan Filipina, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap persoalan kewarganegaraan masyarakat Indonesia di Hong Kong. Data pelayanan selama periode 2021-2026 memperlihatkan adanya dua kelompok layanan dengan jumlah pemohon yang cukup besar.

Tercatat sebanyak 232 orang mengakses pelayanan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Pada periode yang sama, terdapat 692 orang yang menggunakan layanan berkaitan dengan anak berkewarganegaraan ganda.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kewarganegaraan juga berkaitan dengan kondisi keluarga, khususnya yang terbentuk melalui perkawinan campuran. Pemahaman terhadap konsekuensi hukum menjadi hal penting dalam menentukan dan mengurus status kewarganegaraan anggota keluarga.

Keberadaan anak berkewarganegaraan ganda menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan pemahaman mengenai ketentuan hukum Indonesia. Karena itu, pelayanan administrasi perlu memberikan kejelasan mengenai status dan prosedur yang berlaku bagi masyarakat.

Aturan Baru Layanan Kewarganegaraan Berlaku Desember 2026

Untuk memperkuat penyelenggaraan pelayanan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2026 tentang Layanan Bidang Kewarganegaraan. Regulasi tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 21 Desember 2026.

Peraturan baru ini diarahkan untuk memperjelas mekanisme pengurusan kewarganegaraan, meningkatkan keterbukaan proses pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi tersebut.

Dengan adanya ketentuan tersebut, penyelenggaraan pelayanan kewarganegaraan diharapkan memiliki prosedur yang lebih jelas. Regulasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepastian hukum bagi WNI, termasuk mereka yang tinggal di luar wilayah Indonesia.

Widodo menegaskan bahwa Ditjen AHU akan melanjutkan koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara serta kementerian dan lembaga terkait. Kerja sama tersebut ditujukan untuk memastikan setiap persoalan kewarganegaraan ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Prinsipnya, negara harus hadir memberikan kepastian hukum," ujar Widodo.