Baleg Tetapkan Target RUU Hak Cipta Rampung 17 Desember

Pembahasan RUU Hak Cipta tetap diarahkan selesai paling lambat 17 Desember 2026. Target itu disepakati Baleg DPR RI bersama pemerintah dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026, dilansir dari Medcom.

Kesepakatan tersebut tetap berlaku meski agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM mengalami perubahan. Jadwal yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 7 Oktober 2026 harus disesuaikan dengan agenda pemerintah.

Penyesuaian terjadi karena Kementerian Hukum sedang menjadi tuan rumah sidang World Intellectual Property Organization (WIPO) di Bali. Pertemuan internasional itu berlangsung pada 7-10 Oktober 2026 dan dihadiri perwakilan dari sekitar 50 negara.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa jajaran kementerian yang menangani pembahasan RUU Hak Cipta belum dapat mengikuti agenda DIM pada 7 Oktober 2026.

Menurut Edward Omar Sharif Hiariej, sejumlah pejabat terkait harus berada di Bali untuk menangani pelaksanaan sidang WIPO sebagai tuan rumah. Kondisi tersebut menjadi alasan utama penyesuaian jadwal pembahasan.

"Pimpinan mohon maaf karena ini leading sector ada di Kemenkum, kami tanggal 7 sampai 10 Oktober ada sidang WIPO (World International Property) di Bali dan ada dari 50 negara dan kami tuan rumah maka dirjen yang menangani ini semua in charge di Bali," ujar Eddy, dikutip dari laman LMKN, Rabu, 7 Oktober 2026.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan memastikan apakah pembahasan DIM RUU Hak Cipta akan kembali dilanjutkan setelah masa reses DPR RI berakhir.

Bob Hasan menilai perubahan jadwal bukan persoalan selama batas penyelesaian yang telah disepakati tetap tercapai. Jadwal pembahasan yang tercantum sebelumnya juga masih bersifat sementara sehingga dapat disesuaikan dengan agenda DPR RI dan pemerintah.

"Oke, berarti tanggal 7 kita, makanya yang tertulis ini masih tentative bisa dipindah geser, tapi pada dasarnya penyelesaiannya paling lambat tanggal 17 Desember 2026," tegas Bob.

Pemerintah kemudian menyatakan kesediaannya mengikuti target penyelesaian yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian, penyesuaian agenda DIM tidak mengubah batas akhir pembahasan RUU Hak Cipta.

Setelah kesepakatan tersebut tercapai, Bob meminta persetujuan anggota rapat untuk menyesuaikan jadwal pembahasan RUU Hak Cipta. Pembahasan DIM akan diselaraskan kembali dengan agenda DPR RI dan pemerintah setelah masa reses.

Perubahan waktu pembahasan DIM tersebut tetap menempatkan 17 Desember 2026 sebagai batas paling lambat penyelesaian keseluruhan RUU Hak Cipta. Target itu menjadi hasil kesepakatan Baleg DPR RI dan pemerintah dalam rapat pembahasan pada 6 Oktober 2026.