Ditjen AHU Dorong Kemudahan Legalitas bagi Wirausaha Sosial

Kemudahan memperoleh legalitas usaha menjadi perhatian pemerintah untuk mendukung keberlanjutan wirausaha sosial di Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memperkirakan terdapat sekitar 340.000 wirausaha sosial di Tanah Air, dengan lebih dari 55 persen di antaranya menghadapi kendala finansial, termasuk keterbatasan akses pendanaan, dilansir dari Nasional.

Wirausaha sosial merupakan kegiatan usaha yang menggabungkan aktivitas bisnis dengan upaya mengatasi persoalan sosial dan lingkungan. Kepastian hukum diperlukan agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis sekaligus mempertahankan misi sosial yang menjadi bagian dari usahanya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menilai legalitas usaha memiliki fungsi yang lebih luas daripada pemenuhan persyaratan administratif. Legalitas juga menjadi modal untuk membangun kredibilitas serta kepercayaan mitra bisnis.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026), Widodo menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur agar tidak menghambat perkembangan pelaku usaha.

"Penyederhanaan layanan legalitas harus membantu pelaku usaha tumbuh, bukan justru menjadi hambatan," ujar Widodo.

Pemerintah mulai menyediakan mekanisme pencatatan wirausaha sosial pada November 2024. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha dengan karakteristik berbeda, Ditjen AHU menyediakan beberapa pilihan badan hukum. Pilihan tersebut meliputi Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, perseroan terbatas (PT), yayasan, serta perkumpulan.

Salah satu langkah penyederhanaan dilakukan melalui layanan Perseroan Perorangan yang diluncurkan pada Oktober 2021. Berdasarkan skema tersebut, pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan dapat mendirikan perseroan secara mandiri tanpa menggunakan akta notaris.

Widodo juga menekankan bahwa kemudahan memperoleh status hukum perlu disertai dukungan yang membantu usaha bertahan dan berkembang. Dukungan itu mencakup akses pasar, pendanaan, peningkatan kapasitas, serta kemitraan strategis.

Pemerintah mendorong agar UMKM dan wirausaha sosial memperoleh kepastian hukum sekaligus dukungan pengembangan usaha. Upaya tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.