Pemerintah Salurkan Beras Gratis dan Subsidi untuk 33,2 Juta Warga

Program bantuan beras gratis dan penjualan beras bersubsidi disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi tingginya harga pangan. Dikutip dari Nasional, pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram (kg) bagi 33,2 juta warga serta menyiapkan 1 juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada kuartal IV-2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa bantuan beras gratis akan diberikan selama Oktober, November, dan Desember 2026. Sasaran program ini adalah masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang mengalami kesulitan membeli beras sesuai harga pasar.

Dalam keterangannya kepada awak media setelah menyampaikan sambutan pada acara TEI Ke-41 di Tangerang, Rabu (14/10/2026), Zulkifli menjelaskan cakupan bantuan tersebut.

“Oktober, November, Desember kita sudah putuskan bantuan pangan 33,2 juta rakyat kita, warga kita, itu diberi 10 kilo gratis yang nggak bisa beli,” ujarnya.

Selain memberikan bantuan langsung, pemerintah menyiapkan pasokan beras SPHP sebanyak 1 juta ton untuk membantu menjaga harga beras tetap terjangkau. Melalui skema ini, konsumen dapat membeli beras dengan harga Rp 12.500 per kg.

Harga tersebut berada di bawah harga beras di pasar yang disebut mencapai Rp 15.000 per kg. Perbedaan harga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan pilihan pembelian yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Zulkifli menerangkan besaran pasokan dan harga yang ditetapkan dalam program tersebut.

“Kita sediakan 1 juta ton, 1 juta ton SPHP dengan harga 12.500. Kalau di pasar 15, dia boleh beli harga yang subsidi, 12.500,” ungkap Zulkifli.

Ia menegaskan bahwa beras bersubsidi diprioritaskan bagi warga yang membutuhkan. Sementara itu, masyarakat yang mampu membeli beras sesuai harga pasar tetap dapat melakukan pembelian melalui jalur perdagangan umum.

Stabilitas harga perlu memperhatikan petani

Upaya mengendalikan harga beras juga harus mempertimbangkan kondisi petani sebagai produsen. Zulkifli mengingatkan bahwa kebijakan menjaga keterjangkauan pangan tidak semestinya membuat petani terus mengalami kerugian dalam jangka panjang.

Menurutnya, tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat mengancam keberlanjutan usaha pertanian dan kepemilikan lahan. Ia menyoroti pengalaman ketika petani mengalami kerugian hingga kehilangan sawah dan beralih menjadi buruh tani.

“Jangan merugikan petani. Dulu 28 tahun yang korban petani terus, sehingga petani itu kehilangan sawahnya, berubah jadi buruh petani,” katanya.

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga agar proses penyaluran dan perdagangan beras berjalan dengan baik. Pengawasan terhadap rantai distribusi, mulai dari distributor hingga pedagang eceran, menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan kestabilan harga di tingkat konsumen.

Melalui bantuan beras gratis dan penyaluran beras SPHP, pemerintah berupaya mempertahankan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok di tengah tingginya harga pangan. Kebijakan tersebut sekaligus perlu memperhatikan kesejahteraan petani agar keterjangkauan harga bagi konsumen tidak mengabaikan kepentingan produsen.