Pemerintah Dorong Lapangan Kerja Saat Usaha Warga Tertekan

Pencari kerja dan pelaku usaha menghadapi tekanan memperoleh penghasilan di Indonesia pada 13 Oktober 2026 ketika pekerjaan tetap sulit didapat dan usaha baru belum pasti bertahan. Kondisi ini mendorong perhatian pada kebijakan fiskal dan sektor riil.

Wuri, 52 tahun, kembali mencari pekerjaan setelah usaha kuliner keluarga pada 2023 dan bisnis vendor kontraktor yang dicobanya gagal. Ia sebelumnya terkena PHK saat pandemi dan kini menjadi pengemudi taksi daring.

Agung, 47 tahun, juga masih mencari pekerjaan setelah sekitar lima tahun tanpa pekerjaan tetap. Menurut Kompas.com, ia memiliki pengalaman sekitar 9,5 tahun di perusahaan properti serta membantu istrinya membuat kue kering berdasarkan pesanan.

Di Semarang, Trisnadi, 51 tahun, lulusan S2 Kenotariatan Universitas Diponegoro, tetap mendatangi bursa kerja dengan pengalaman bidang legal dan sumber daya manusia. Solikin, 39 tahun, mencari pekerjaan setelah kontraknya berakhir.

Badan Pusat Statistik mencatat angkatan kerja Mei 2026 mencapai 155,41 juta orang dan penduduk bekerja sebanyak 148,19 juta orang. Menurut BPS, jumlah penganggur sekitar 7,22 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen.

BPS juga mencatat rata-rata upah buruh sebesar Rp 3,39 juta per bulan. Angka pengangguran tersebut masuk rentang sasaran tingkat pengangguran terbuka RPJMN 2025–2029 sebesar 4,00–4,71 persen pada 2029.

Pekerjaan informal dinilai membantu masyarakat bertahan, tetapi belum selalu memberikan kepastian pendapatan. Bursa kerja juga perlu dilihat dari penempatan, tingkat upah, dan keberlanjutan hubungan kerja.

Kadin Indonesia Institute melalui Survei Kadin Business Pulse kuartal II 2026 terhadap 276 anggota di 27 provinsi mencatat sebagian responden menilai kondisi bisnis melemah.

"kondisi bisnis memburuk," menurut Kadin Indonesia Institute dalam Survei Kadin Business Pulse kuartal II 2026.

Survei tersebut menunjukkan 47,1 persen responden menilai kondisi bisnis memburuk. Temuan ini merupakan indikasi dari responden survei dan bukan gambaran seluruh perusahaan.

Pemerintah perlu mengarahkan belanja APBN pada kegiatan padat karya produktif seperti pemeliharaan infrastruktur, rehabilitasi fasilitas publik, dan pembangunan berbasis masyarakat. Program tersebut ditujukan untuk membuka pekerjaan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Dukungan terhadap UMKM juga perlu diarahkan kepada usaha yang mampu mempertahankan atau menambah tenaga kerja. Fasilitas pajak dan pembiayaan harus mempertimbangkan pekerjaan serta pendapatan yang dihasilkan.

Selain dukungan fiskal, kemudahan perizinan usaha perlu memastikan persyaratan jelas, waktu penyelesaian pasti, dan pendampingan ketika pengajuan mengalami kendala. Pembiayaan juga perlu menjangkau industri yang memiliki pasar dan menyerap tenaga kerja.

Pemerintah juga perlu menjaga keberlanjutan pekerjaan ASN, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Perencanaan kebutuhan pelayanan dan pembiayaan menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan anggaran.

Penanganan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK perlu dilakukan sebelum pemberhentian diputuskan. Pemeriksaan tekanan pesanan, likuiditas, biaya, atau hambatan administrasi menjadi bagian dari langkah yang disiapkan.