Menperin Soroti Turunnya Serapan Kerja dan Siapkan Pelatihan

Perubahan teknologi dalam industri pengolahan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin sulit menghasilkan penyerapan tenaga kerja sebesar periode sebelumnya. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengungkapkan kondisi tersebut di Balai Diklat Industri, Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026), sekaligus mendorong pelatihan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dalam negeri dan luar negeri.

Menurut Sarmuji, industri pengolahan Indonesia telah menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja. Namun, peralihan dari proses produksi padat karya menuju penggunaan teknologi mengubah kebutuhan perusahaan terhadap jumlah pekerja.

Sarmuji menjelaskan bahwa kemampuan ekonomi dalam menciptakan pekerjaan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

"Kalau dulu per 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja, hari ini hampir bisa 300.000 itu sudah cukup bagus," ujar Sarmuji, Menteri Perindustrian.

Ia menilai perubahan tersebut berkaitan dengan transformasi proses produksi. Perusahaan yang sebelumnya mengandalkan banyak pekerja mulai memanfaatkan teknologi sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat berkurang.

"Yang dulu sangat padat karya, sekarang sudah memasukkan teknologi yang sangat mungkin untuk penyerapan tenaga kerjanya menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya," ujar Sarmuji.

Dalam pernyataannya, Sarmuji juga menekankan besarnya jumlah pekerja yang telah terserap industri pengolahan, meskipun karakter sektor tersebut terus berubah.

"Memang industri kita tumbuh, industri pengolahan kita tumbuh dan menyerap tenaga kerja itu sampai 20 juta lebih tenaga kerja Indonesia, tapi makin lama karakter industri kita itu makin berubah," ujar Sarmuji.

Perubahan karakter industri tersebut membuat percepatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan tambahan pekerjaan dalam jumlah yang sama. Pemerintah menghadapi tantangan untuk meningkatkan aktivitas industri sekaligus memperluas kesempatan kerja.

"Yang dulu sangat padat karya sekarang sudah memasukkan teknologi yang sangat mungkin untuk penyerapan tenaga kerjanya menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya," ujar Sarmuji.

Ia kembali menyoroti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menghasilkan pekerjaan tidak lagi setara dengan periode sebelumnya.

"Kualitas pertumbuhan ekonomi kita terhadap tenaga kerja juga tidak sehebat dulu. Kalau dulu 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja, hari ini mungkin bisa 300.000 itu sudah cukup bagus," ujar Sarmuji.

Untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan kebutuhan tenaga kerja di negara lain. Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan Singapura disebut sebagai negara yang menghadapi stagnasi atau penurunan jumlah penduduk.

"Salah satu solusinya adalah kita bisa mengirimkan tenaga kerja kita yang terampil untuk mengisi pos-pos yang sebenarnya dibutuhkan bagi negara lain," ujar Sarmuji.

Menurut Sarmuji, peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan mempersiapkan pekerja Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di luar negeri.

"Kita punya bonus demografi, punya tenaga kerja produktif yang banyak yang kalau dilatih bisa mengisi lapangan kerja yang ada di luar negeri yang kebetulan banyak negara-negara maju ternyata pertumbuhan penduduknya stagnan bahkan mengalami penurunan," tutur Sarmuji.

Dalam penjelasan lainnya, Sarmuji menegaskan bahwa perubahan kebutuhan industri perlu diimbangi dengan pencarian peluang kerja di pasar internasional.

"Artinya, meskipun pertumbuhan industri kita mungkin bisa diakselerasi, bisa lebih tinggi lagi, tapi dengan karakter industri yang sudah berubah, penyerapan tenaga kerjanya ada kemungkinan juga berubah menjadi lebih rendah," ujar Sarmuji.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebutuhan penyesuaian keterampilan pekerja terhadap perubahan pasar kerja.

"Apa solusinya bagi Indonesia kalau ternyata karakter industri kita berubah terhadap penyerapan tenaga kerja kita, terjadi perubahan kualitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja? Salah satu solusinya adalah kita bisa mengirimkan tenaga kerja kita yang terampil untuk mengisi pos-pos yang sebenarnya juga dibutuhkan oleh negara lain," ujar Sarmuji.

Untuk mendukung rencana tersebut, Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Kolaborasi ini memanfaatkan fasilitas pelatihan yang tersedia, termasuk balai diklat industri, politeknik, sekolah menengah kejuruan, dan akademi komunitas.

Sarmuji menyebut balai diklat industri memiliki kapasitas pelatihan hingga 11.000 orang per tahun. Namun, peserta yang telah masuk dalam kerja sama dengan Kementerian P2MI baru mencapai 1.066 orang.

"Kalau bisa tahun depan kita full-kan 11.000. Itu baru balai diklat, belum politekniknya, SMK-nya, semuanya punya keterampilan khusus," imbuh Sarmuji.

Kerja sama antarkementerian tersebut juga mencakup pembaruan nota kesepahaman untuk memperluas sektor pelatihan. Program yang sebelumnya berfokus pada manufaktur akan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia di luar negeri.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan pelatihan berbasis permintaan pemberi kerja. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan perusahaan sebagai dasar penentuan kompetensi peserta pelatihan.

"Mulai dari ada demand dulu, kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa," ujar Mukhtarudin, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.