Pemerintah Buka Relaksasi Sanksi PBB P5L untuk Pajak

Pemerintah membuka peluang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak PBB P5L untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kebijakan ini diatur PMK Nomor 71 Tahun 2026, dilansir dari Nasional.

Aturan tersebut mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 dan memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurangi atau menghapus sanksi dalam SKP, SKP PBB, STP, serta STP PBB.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute Ariawan Rahmat menjelaskan cakupan kebijakan ini bukan PBB rumah atau tanah masyarakat, melainkan PBB P5L.

Ariawan menjelaskan PBB P5L mencakup sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas, panas bumi, mineral atau batubara, serta sektor lainnya.

"Yang diberikan relaksasi adalah sanksi administratifnya, bukan pokok pajaknya," ujar Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute.

Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi memiliki persyaratan, termasuk pelunasan pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi. Permohonan harus diajukan tertulis dengan jumlah sanksi dan alasan yang jelas.

Wajib pajak hanya dapat mengajukan satu permohonan untuk setiap SKP, STP, SKP PBB, atau STP PBB. Batas waktu pengajuan diberikan paling lama dua tahun sejak PMK 71 Tahun 2026 berlaku.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2027, penerimaan PBB P5L pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 27,6 triliun. Angka tersebut merupakan penerimaan pokok pajak dan belum memperhitungkan denda administratif.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai relaksasi sanksi PBB P5L belum cukup besar sebagai stimulus ekonomi karena tidak mengurangi kewajiban pokok pajak wajib pajak.

Meski demikian, kebijakan tersebut dapat memberi ruang keuangan bagi perusahaan yang terbebani sanksi administratif. Dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar denda dapat membantu menjaga operasional perusahaan.