Pemerintah Bentuk DNKK untuk Tingkatkan Kesejahteraan Keuangan

Pemerintah membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) untuk memastikan layanan keuangan memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan pelaku usaha. Dilansir dari Nasional, lembaga ini diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 22 Oktober 2026. Berbeda dari pendekatan yang hanya menitikberatkan pada akses terhadap rekening bank dan kredit, DNKK mengarahkan kebijakan pada kemampuan masyarakat mengelola uang, memenuhi kebutuhan, memperoleh pembiayaan secara tepat, serta menghadapi tekanan ekonomi.

Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan merupakan lembaga koordinasi kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat, terutama dalam lingkup keluarga. Informasi mengenai fungsi lembaga ini juga disampaikan melalui laman Setneg RI.

Pembentukan DNKK berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2026. Kehadirannya menandai perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), yang sebelumnya berorientasi pada perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan kelembagaan tersebut memperluas sasaran kebijakan pemerintah. Perhatian tidak lagi berhenti pada ketersediaan layanan, tetapi mencakup manfaat yang diperoleh masyarakat setelah menggunakan produk keuangan.

Lima Tugas Utama DNKK

1. Meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga

Keluarga menjadi sasaran penting kebijakan DNKK karena merupakan unit ekonomi terkecil. Kemampuan mengatur pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan kewajiban keuangan menjadi bagian dari kesejahteraan yang ingin diperkuat.

Dengan pendekatan ini, keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah rekening yang dimiliki masyarakat. Kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga kestabilan keuangan turut menjadi perhatian.

2. Memperkuat literasi dan inklusi keuangan

Literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan masyarakat dalam memahami produk serta layanan keuangan, sedangkan inklusi keuangan mengacu pada kesempatan untuk mengakses layanan tersebut. Keduanya perlu dikembangkan secara bersamaan agar masyarakat dapat menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.

Kepemilikan rekening atau akses pinjaman saja belum menjamin seseorang memahami risiko, kewajiban pembayaran, dan penggunaan produk keuangan. Karena itu, peningkatan pemahaman menjadi bagian penting dari arah kebijakan DNKK.

3. Memperluas pembiayaan bagi UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi sasaran penguatan akses pembiayaan. Koordinasi program keuangan di daerah diharapkan membantu pelaku usaha memperoleh modal kerja, mengembangkan kegiatan bisnis, dan meningkatkan kapasitas produksi.

Penyaluran pembiayaan tetap perlu mempertimbangkan kemampuan membayar. Langkah tersebut penting agar akses kredit tidak justru menambah beban utang bagi rumah tangga maupun pelaku usaha.

4. Memperkuat ketahanan keuangan masyarakat

Kondisi finansial yang sehat tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan. Kemampuan menghadapi kehilangan pekerjaan, peningkatan biaya hidup, kebutuhan kesehatan, dan keadaan darurat juga menjadi bagian dari ketahanan keuangan.

DNKK menempatkan kemampuan menghadapi guncangan ekonomi sebagai salah satu sasaran kebijakan. Dengan demikian, perhatian terhadap kondisi keuangan mencakup kebutuhan saat ini sekaligus kemampuan menghadapi risiko yang mungkin muncul.

5. Mengoordinasikan kebijakan pusat dan daerah

Pelaksanaan program keuangan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku industri jasa keuangan. DNKK diharapkan memperkuat kerja sama antarpihak agar program literasi, pembiayaan, dan pemberdayaan ekonomi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi salah satu unsur yang berkaitan dengan upaya koordinasi tersebut. Peran pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Tiga Aspek Kesejahteraan Keuangan

Dalam menjalankan tugasnya, DNKK memperhatikan tiga dimensi kesejahteraan keuangan. Ketiganya mencakup kesehatan kondisi keuangan sehari-hari, kemampuan menghadapi risiko, dan keamanan finansial untuk kebutuhan jangka panjang.

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan finansial membutuhkan lebih dari sekadar akses terhadap produk keuangan. Masyarakat juga perlu mengelola uang secara tepat, mengantisipasi risiko, dan menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang.

Susunan Pimpinan DNKK

Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai ketua DNKK, sedangkan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bertugas sebagai ketua harian. Pemerintah juga mengumumkan sejumlah pejabat yang mengisi posisi wakil ketua dan wakil ketua harian.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut terlibat dalam jajaran pimpinan yang hadir saat peluncuran lembaga tersebut. Sejumlah menteri lainnya juga menjadi anggota dewan berdasarkan struktur kelembagaan yang ditetapkan pemerintah.

Komposisi lintas kementerian dan lembaga ini mencerminkan cakupan koordinasi DNKK, yang menghubungkan kebijakan sektor jasa keuangan dengan pelaksanaan program pemerintah di daerah.

Alasan Pemerintah Membentuk DNKK

Pembentukan DNKK berkaitan dengan kesenjangan antara akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan pemahaman mereka dalam menggunakannya. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026 yang disampaikan pemerintah saat peluncuran mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 93,61 persen. Pada survei yang sama, tingkat literasi keuangan tercatat 69,57 persen. Selisih kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa luasnya akses terhadap layanan keuangan belum selalu diikuti pemahaman yang sebanding.

Seseorang yang mempunyai rekening bank, misalnya, belum tentu mampu menyusun anggaran, menentukan pinjaman sesuai kemampuan, memahami risiko investasi, atau menyiapkan dana darurat. Oleh sebab itu, pemerintah mengarahkan kebijakan agar layanan keuangan menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi rumah tangga. Melalui pendekatan tersebut, program keuangan diharapkan mendukung daya beli, pengelolaan keuangan yang sehat, dan peluang ekonomi bagi masyarakat maupun pelaku UMKM.

Target Kredit Rakyat Rp400 Triliun pada 2027

Dalam Rakornas TPAKD pada 22 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan target penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027. Sasaran tersebut ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang bersumber dari daerah.

Target penyaluran kredit menjadi bagian dari agenda perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, besarnya kredit yang disalurkan tidak dengan sendirinya menggambarkan tingkat kesejahteraan keuangan penerimanya.

Penilaian terhadap keberhasilan kebijakan DNKK juga mencakup kemampuan keluarga mengelola pendapatan, memenuhi kebutuhan, menghadapi keadaan darurat, serta menggunakan layanan keuangan secara bertanggung jawab. Dengan orientasi tersebut, hasil yang dirasakan masyarakat menjadi unsur penting selain jumlah penerima layanan dan nilai pembiayaan yang disalurkan.