Prabowo Bentuk DNKK dan Targetkan Kredit Rakyat Rp400 Triliun

Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dan menetapkan target penyaluran kredit rakyat Rp400 triliun pada 2027. Kebijakan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), untuk memperluas pembiayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pembentukan DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Kebijakan ini mengubah fokus pemerintah dari perluasan kepemilikan rekening menjadi peningkatan kondisi keuangan keluarga secara menyeluruh.

Presiden juga mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Target berikutnya diarahkan kepada petani, nelayan, masyarakat pedesaan, penduduk daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

Dalam peresmian DNKK, Prabowo menekankan bahwa hasil pembangunan ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada usaha produktif dan pendapatan keluarga.

Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya, ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Prabowo juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan perlu diukur melalui perubahan pendapatan riil dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan. Pemerintah mengarahkan kebijakan ekonomi untuk memperluas kesempatan usaha sekaligus menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata, ungkap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Dalam laporan kepada Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK memperluas sasaran kebijakan. Pemerintah kini menempatkan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai tujuan, bukan sekadar keterlibatan masyarakat dalam layanan keuangan.

Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inklusivitas, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak, jelas Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Airlangga menyampaikan bahwa Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026 mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,57 persen. Perbedaan capaian tersebut menjadi dasar penguatan pemahaman masyarakat agar penggunaan layanan keuangan memberikan manfaat lebih besar.

Pemerintah menetapkan tiga aspek dalam kebijakan kesejahteraan keuangan, yaitu kualitas kondisi keuangan, ketahanan menghadapi guncangan, dan rasa aman dalam mengelola keuangan. Strategi nasional juga mencakup penguatan literasi serta perluasan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di tingkat daerah, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menghadiri Rakornas TPAKD untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan lembaga jasa keuangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan akan menindaklanjuti arahan Presiden melalui program perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat, ujar Surya, Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Surya menyebut petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat yang belum memperoleh layanan keuangan secara optimal sebagai sasaran penting perluasan akses tersebut. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital secara bijak dan aman serta penguatan literasi keuangan agar pembiayaan dapat digunakan secara tepat sasaran.