OJK Perluas Akses Kredit UMKM Lewat Penilaian Alternatif

Perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengembangan metode penilaian kredit alternatif. Dilansir dari Keuangan, upaya ini juga mencakup digitalisasi pencatatan keuangan, pendampingan usaha, serta penguatan perlindungan konsumen agar pelaku usaha dapat mengakses layanan keuangan formal secara lebih luas.

OJK menilai ketersediaan dana saja belum cukup untuk memperkuat keberlanjutan bisnis UMKM. Kemampuan mengelola usaha dan menghadapi guncangan ekonomi juga perlu ditingkatkan agar pembiayaan yang diterima dapat mendukung kegiatan produktif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyampaikan hal tersebut dalam acara Celebrating Achievement, Strengthening Partnerships, and Welcoming the Next Chapter di Pullman Hotel Jakarta, Selasa (13/10/2026).

“Pelajarannya menjadi jelas, pembiayaan perlu berjalan bersama pendampingan usaha dan pemanfaatan teknologi,” ujar Dicky.

Pencatatan transaksi yang teratur dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi operasional UMKM. Menurut Dicky, pemanfaatan teknologi seperti enterprise resource planning (ERP) membantu pelaku usaha mendokumentasikan kegiatan produksi dan transaksi secara transparan.

Data usaha yang tersusun dengan baik juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan ketika menentukan kebutuhan pendanaan dan mengevaluasi kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mendukung administrasi bisnis, tetapi juga membantu menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi pembiayaan. Ketersediaan data yang memadai menjadi salah satu aspek yang didorong OJK untuk memperluas kesempatan UMKM mendapatkan layanan keuangan formal.

Di sisi lain, penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dinilai belum cukup untuk menggambarkan kelayakan seluruh UMKM. Perbedaan karakteristik dan kondisi operasional usaha membuat pendekatan penilaian kredit perlu dikembangkan agar lebih sesuai dengan keadaan masing-masing calon debitur.

“Kita perlu mengembangkan berbagai alternatif penilaian kredit yang lebih menggambarkan kondisi real UMKM,” kata Dicky.

Memperluas pilihan pembiayaan UMKM

Selain memperbaiki metode evaluasi calon penerima kredit, OJK mendorong penyediaan pembiayaan yang mudah dijangkau, memiliki biaya wajar, serta sesuai dengan karakteristik dan siklus usaha. Pendekatan tersebut diperlukan agar pilihan pendanaan dapat menyesuaikan kebutuhan bisnis, bukan hanya mengandalkan satu jenis layanan.

Sumber dana juga perlu tersedia melalui beragam lembaga pembiayaan dan skema securities crowdfunding atau urun dana melalui penawaran efek. Keberagaman pilihan ini diharapkan memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk mencari sumber modal yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan rencana pengembangan usaha.

Perluasan alternatif pendanaan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan. Akses yang lebih sesuai dengan kebutuhan usaha diharapkan dapat mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Perlindungan konsumen tetap menjadi perhatian

Pengembangan layanan berbasis teknologi perlu disertai perlindungan konsumen yang memadai. OJK menekankan pentingnya keterbukaan informasi, pemahaman nasabah terhadap risiko produk keuangan, serta tersedianya mekanisme pengaduan yang dapat digunakan ketika muncul persoalan dalam layanan.

“Teknologi perlu berjalan bersama dengan inklusi, bersama dengan kemampuan kita menegakkan data keuangan, menjaga risk management, serta mampu melakukan perlindungan konsumen sepanjang layanan keuangan mereka,” ujar Dicky.

Penegasan tersebut menempatkan pengelolaan risiko dan perlindungan konsumen sebagai bagian dari pengembangan inklusi keuangan. Perluasan akses layanan perlu berjalan seiring dengan pengelolaan data keuangan yang baik dan kemampuan lembaga terkait menjaga kualitas layanan.

Kolaborasi untuk memperkuat pengembangan UMKM

OJK akan meneruskan kerja sama dengan International Labour Organization (ILO), pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO), pemerintah daerah, pelaku industri keuangan, serta organisasi pekerja. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas manfaat program pengembangan UMKM.

Dicky merangkum penguatan inklusi keuangan dalam tiga fokus utama, yaitu pembiayaan produktif, inovasi yang terpercaya, dan kolaborasi yang memberikan dampak nyata. Ketiga fokus tersebut ditujukan untuk mendukung pelaku usaha, pekerja, dan keluarga mereka melalui pengembangan akses keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan.