OJK Perluas Literasi dan Akses Keuangan Lewat BIK 2026

Peningkatan akses terhadap layanan keuangan formal perlu disertai pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, dan kewajiban setiap produk. Keseimbangan tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026, dilansir dari Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 6.446 kegiatan literasi dan inklusi keuangan telah dilaksanakan sepanjang Oktober 2026. Rangkaian kegiatan tersebut berhasil menjangkau lebih dari 798.000 peserta yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain memperluas pengetahuan masyarakat, program tersebut juga menghasilkan peningkatan akses terhadap sejumlah produk jasa keuangan. Capaian ini mencakup sektor perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, pegadaian, hingga layanan teknologi finansial.

Berdasarkan catatan OJK, pembukaan rekening perbankan mencapai 7,21 juta rekening. Sementara itu, pasar modal mencatat 2,07 juta rekening dan sektor asuransi membukukan 5,38 juta polis.

Perluasan akses juga terlihat pada perusahaan pembiayaan yang mencatat 2,07 juta rekening. Adapun pegadaian memperoleh tambahan 4,63 juta rekening dan sektor teknologi finansial mencatat 5,87 juta akun.

Di balik pencapaian tersebut, peningkatan kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan industri jasa keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menekankan pentingnya hubungan antara akses dan kepercayaan publik.

Dalam keterangannya pada Kamis (29/10), Dicky menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan unsur utama dalam perkembangan industri keuangan.

"Industri keuangan itu kuncinya cuma satu, kalau masyarakat percaya," ujar Dicky.

Menurut Dicky, kepercayaan publik menjadi landasan bagi keberlangsungan usaha di sektor jasa keuangan. Karena itu, perusahaan penyedia layanan perlu memastikan setiap produk disampaikan secara transparan dan ditawarkan dengan tanggung jawab.

Penawaran produk juga harus memperhatikan kebutuhan serta kemampuan finansial calon pengguna. Dengan demikian, peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan keuangan dapat berjalan seiring dengan perlindungan konsumen.

Literasi keuangan dan potensi ekonomi Jawa Barat

Pentingnya edukasi berkelanjutan juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sekaligus CEO KrediOne, Kuseryansyah. Ia menilai bahwa masyarakat membutuhkan pengetahuan yang cukup sebelum memutuskan menggunakan produk keuangan formal.

Menurut Kuseryansyah, kepemilikan akses saja belum cukup untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat. Pengetahuan mengenai karakteristik produk, keuntungan, risiko, serta hak dan kewajiban pengguna juga perlu diperhatikan.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Jawa Barat yang mempunyai potensi ekonomi dari berbagai kegiatan produktif. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan merupakan sejumlah sektor yang memiliki peluang pengembangan.

Dalam keterangannya pada Jumat (30/10), Kuseryansyah menekankan bahwa edukasi finansial diperlukan agar masyarakat dapat menentukan layanan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas ekonominya.

"Perluasan akses keuangan perlu diiringi literasi yang memadai agar masyarakat mampu mengenali pilihan layanan yang tersedia, memahami risiko, serta mengambil keputusan finansial sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka," ujar Kuseryansyah.

Ketersediaan pembiayaan melalui lembaga keuangan formal dinilai dapat membantu pengembangan berbagai sektor produktif di Jawa Barat. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut tetap membutuhkan pemahaman mengenai konsekuensi finansial yang menyertainya.

Pemanfaatan pinjaman daring membutuhkan pemahaman risiko

Salah satu pilihan pendanaan dalam ekosistem jasa keuangan formal adalah industri pinjaman daring atau pindar yang memiliki izin dan berada di bawah pengawasan OJK. Layanan ini dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat sesuai kebutuhan.

Meski demikian, Kuseryansyah mengingatkan pentingnya memperhatikan sejumlah aspek sebelum menggunakan fasilitas pendanaan tersebut. Transparansi informasi, pemahaman terhadap hak dan kewajiban, serta kemampuan memenuhi pembayaran menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Pemahaman tersebut diperlukan agar penggunaan layanan pembiayaan tidak menimbulkan persoalan finansial bagi masyarakat. Karena itu, keputusan mengambil pinjaman perlu didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan membayar, bukan sekadar ketersediaan akses.

Penguatan literasi dan inklusi keuangan juga tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kuseryansyah menilai keterlibatan regulator, pemerintah, asosiasi, pelaku industri jasa keuangan, dan masyarakat diperlukan untuk mendukung upaya tersebut.

Kolaborasi berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memastikan perluasan layanan keuangan berjalan bersama peningkatan pemahaman konsumen. Dengan pendekatan tersebut, capaian inklusi tidak hanya terlihat dari bertambahnya rekening, polis, dan akun, tetapi juga dari penggunaan produk keuangan secara lebih sehat dan bertanggung jawab.