PCNU Sekadau Laporkan Dugaan Politik Uang ke KPK

PCNU Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mengadukan dugaan politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU kepada KPK di Jakarta pada Rabu (7/10/2026). Aduan itu berkaitan dengan dugaan pengondisian dukungan dalam pemilihan Rais Aam dan disertai sejumlah bukti.

KPK membenarkan menerima pengaduan masyarakat tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan laporan akan ditelaah dan diverifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.

"Benar, ada laporan tersebut," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi menegaskan tidak ada uang yang diserahkan kepada KPK oleh pelapor. Materi laporan dan identitas pelapor juga termasuk informasi yang dikecualikan untuk disampaikan terbuka kepada publik.

"Namun kami pastikan bahwa tidak ada penyerahan uang dari pihak pelapor kepada KPK. Adapun untuk materi pelaporan dan identitas pelapor, sesuai mekanismenya, merupakan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan secara terbuka kepada publik," kata Budi Prasetyo.

KPK menyatakan perkembangan tindak lanjut laporan akan disampaikan kepada pihak pelapor sebagai bagian dari akuntabilitas proses kerja lembaga.

"Namun kami pastikan, sebagai bentuk akuntabilitas proses kerja di KPK, setiap progres tindak lanjut atas suatu laporan kami sampaikan kepada pihak pelapor," imbuh Budi Prasetyo.

Ketua PCNU Kabupaten Sekadau Bagus Fitrianto mengatakan pihaknya menyerahkan dokumen kronologi, tiket penerbangan, serta uang tunai yang sebelumnya diterima. Ia menyebut pengembalian dana menjadi bagian dari pengaduan tersebut.

"Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima," kata Bagus Fitrianto, Ketua PCNU Kabupaten Sekadau.

Menurut Bagus, pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya mengondisikan dukungan dalam pemilihan Rais Aam. Ia meminta KPK menelusuri dugaan aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang lain yang juga siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima," ujar Bagus Fitrianto.

Bagus juga meminta penegakan hukum dilakukan jika ditemukan unsur tindak pidana serta perkembangan penanganan laporan disampaikan kepada masyarakat.

"Kami mendesak KPK segera mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana dan kami meminta perkembangan penanganan laporan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat," imbuh Bagus Fitrianto.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menempuh jalur hukum terhadap tiga orang yang disebutnya membuat tuduhan mengenai suap dan aliran dana korupsi dalam Muktamar ke-35 NU. Langkah itu diambil setelah somasi selama lima hari tidak mendapat jawaban.

"Jadi somasi sudah dilayangkan kepada tiga orang oleh penasihat hukum kami. Selama lima hari belum ada jawaban, maka per hari ini atau besok penasihat hukum kami akan menindaklanjuti dengan melaporkan ke kepolisian. Jadi kita tindaklanjuti dan kita minta apa yang sudah dinyatakan itu dibuktikan," ujar Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Somasi pada 30 September 2026 ditujukan kepada HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Lilur), Asep Saifuddin, dan Musta'in Syafi'i. Gus Ipul menyebut laporan resmi akan dilayangkan ke Bareskrim Polri.

"Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang tidak ada buktinya itu dipercaya oleh publik dan merusak Muktamar yang telah berjalan dengan baik. Kita semua tahu Muktamar berjalan dengan baik, menghasilkan keputusan-keputusan yang diterima oleh semua pihak. Jadi tuduhan-tuduhan itu perlu diluruskan. Jangan sampai dianggap sebagai sebuah kebenaran," kata Saifullah Yusuf.

Gus Ipul menyatakan pihaknya tetap menerima kritik yang sesuai fakta, tetapi menilai tudingan yang dianggap merusak nama baik perlu diklarifikasi melalui proses hukum.

"Kami terima saran dan seringkali juga kami mendapatkan kritikan-kritikan yang bisa jadi tidak sesuai kenyataan. Tapi untuk hal-hal yang bisa merusak nama baik, bisa menurunkan kepercayaan kepada orang lain, perlu diklarifikasi dan perlu dilakukan tabayun lewat proses hukum. Jadi jalan yang kami pilih adalah jalan yang memang dijamin oleh konstitusi.

Cara yang baik, cara yang ini diharapkan sama-sama memberikan satu bukti. Tidak asal bicara, tidak asal ngomong, apalagi sekali lagi ini menyangkut hal yang sangat sensitif," tegas Saifullah Yusuf.

Ketua panitia pusat Muktamar ke-35 NU di Jombang itu juga membantah adanya dana hasil korupsi yang mengalir ke arena Muktamar atau pihak yang terlibat di dalamnya.

"Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi, saya pastikan tidak ada uang hasil korupsi yang mengalir ke arena Muktamar maupun kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam Muktamar. Saya pastikan itu," pungkas Saifullah Yusuf.