PCNU Nias Serahkan Rp 250 Juta kepada KPK Terkait Muktamar NU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 250 juta yang diserahkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nias karena diduga berkaitan dengan praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan informasi tersebut di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Menurut Budi, uang tersebut diserahkan atas inisiatif pihak terkait dan telah disita penyidik. KPK kini menganalisis keterkaitannya dengan pelaksanaan Muktamar NU untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Budi menjelaskan bahwa keputusan mengenai status uang itu akan bergantung pada hasil analisis penyidik. Jika ditemukan kaitan dengan tindak pidana korupsi, uang tersebut akan digunakan sebagai barang bukti, sedangkan jika tidak berkaitan dengan politik uang, uang akan dikembalikan.

Dalam keterangannya, Budi menjelaskan bahwa penyerahan dana berasal dari inisiatif pihak yang bersangkutan, bukan semata-mata tindakan penyitaan oleh penyidik.

“Memang ada pengembalian dari salah satu ormas, ya dan pengembalian uang tersebut juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, salah satunya pengembalian uang senilai Rp 250 juta,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Ia menambahkan, penyidik akan menelaah lebih lanjut hubungan dana tersebut dengan Muktamar. KPK juga memeriksa setiap laporan dan temuan yang masuk sebelum menentukan tindak lanjut.

“Karena memang prosesnya ini adalah inisiatif dari pihak terkait yang kemudian menyerahkan sejumlah uang Rp 250 juta itu kepada KPK, yang kemudian dilakukan penyitaan,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi mengatakan, informasi mengenai hasil penelaahan akan disampaikan kepada pihak yang menyerahkan uang atau pelapor. Ia juga menjelaskan bahwa informasi tertentu dalam penanganan pengaduan masyarakat tidak dapat dibuka secara bebas kepada publik.

“Tentu ketika tahapan penyampaian informasi itu ada di Pengaduan Masyarakat, ini merupakan informasi publik yang dikecualikan untuk bisa kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun kami pastikan bahwa informasi-informasi yang disampaikan itu menjadi bahan telaah oleh tim, menjadi bahan untuk ditindaklanjuti,” ucap Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Selain penyerahan uang dari PCNU Nias, KPK sebelumnya menerima pengaduan masyarakat dari PCNU Kabupaten Sekadau mengenai dugaan praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. Namun, menurut Budi, pengaduan tersebut tidak disertai penyerahan uang kepada KPK.

Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Ipul, menilai dugaan aliran dana korupsi dan politik uang dalam pengaduan tersebut muncul akibat kesalahpahaman. Ia menyampaikan tanggapan itu saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (9/10/2026).

“Saya kira itu salah paham saja, enggak ada itu salah paham saja itu, sekali lagi enggak ada hal-hal yang terkait itu di Muktamar,” ujar Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum PBNU.

Gus Ipul meminta pihak yang melaporkan dugaan politik uang untuk menyertakan bukti yang mendukung laporan tersebut. Ia mengingatkan agar tuduhan tidak disampaikan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jadi jangan sampai hanya sekadar melempar isu setelah itu enggak bertanggung jawab,” ujar Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum PBNU.