Pandu Sjahrir Jelaskan Kepemilikan Saham Supra Sekuritas

Kepemilikan saham di PT Supra Sekuritas Indonesia menjadi perhatian setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ketentuan pasar modal. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir kemudian memberikan penjelasan mengenai posisinya sebagai salah satu pemegang saham perusahaan tersebut, dilansir dari Investasi.

Pandu tercatat mempunyai 27,5% saham PT Supra Sekuritas Indonesia melalui PT Asha Artha Sehati. Berdasarkan laporan Bloomberg, ia menguasai 99,99% saham perusahaan tersebut dan kepemilikannya telah tercatat sejak akhir 2023.

Nama Supra Sekuritas ikut menjadi sorotan setelah regulator mengumumkan tindakan administratif terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelanggaran di pasar modal. Dalam pengumuman tersebut, OJK turut menyebut PT SS, yang merupakan PT Supra Sekuritas Indonesia.

Penjelasan Pandu mengenai status kepemilikan saham

Menanggapi perhatian terhadap investasinya, Pandu menjelaskan bahwa kepemilikan saham di suatu perusahaan tidak otomatis menempatkan investor dalam struktur pengelolaan. Ia menyampaikan bahwa selama puluhan tahun berinvestasi, dirinya telah memiliki penyertaan modal di berbagai sektor usaha.

Pengalaman tersebut mencakup investasi di bidang teknologi hingga keuangan. Sebelumnya, Pandu juga menghabiskan belasan tahun berkarier di industri modal ventura.

Menurut Pandu, sejumlah investasi yang dimilikinya hanya menempatkan dirinya sebagai pemegang saham minoritas dengan keterlibatan pasif. Ia menyatakan tidak ikut menjalankan aktivitas operasional sehari-hari maupun mengisi posisi direksi dan komisaris.

Ia juga menjelaskan bahwa keputusan perusahaan bukan menjadi bagian dari tanggung jawabnya dalam kapasitas sebagai investor pasif. Pandangan tersebut, menurutnya, turut berlaku terhadap kepemilikan sahamnya di Supra Sekuritas.

Dalam penjelasannya melalui akun Instagram resmi pada Kamis (29/10/2026), Pandu menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya investasi bagi perkembangan perusahaan nasional.

"Saya percaya, perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu untuk terus naik kelas, dan salah satu kuncinya adalah lewat permodalan atau investasi," tulis Pandu.

Untuk menggambarkan perbedaan antara kepemilikan saham dan pengelolaan perusahaan, Pandu memberikan perumpamaan mengenai investasi pada sektor perbankan.

"Sederhananya, setiap orang bisa saja memiliki saham sebuah bank, bukan artinya dia menjadi bagian dari manajemennya," tulis Pandu.

Ia turut menekankan bahwa status sebagai pemegang saham tidak serta-merta menjadikan seseorang bertanggung jawab atas seluruh tindakan perusahaan. Menurutnya, pelanggaran yang ditemukan regulator harus ditangani berdasarkan mekanisme pengawasan dan ketentuan yang berlaku.

Pandu menyatakan dukungan terhadap keterbukaan informasi, penerapan tata kelola perusahaan, serta penguatan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia.

"Saya dukung OJK dan otoritas terkait menjatuhkan sanksi ke semua yang terlibat dalam praktik-praktik tidak benar di pasar modal kita, tanpa terkecuali," ujarnya.

Rangkaian sanksi OJK dalam perkara pasar modal

Perhatian terhadap kepemilikan Supra Sekuritas muncul bersamaan dengan pengumuman sanksi administratif OJK untuk tiga emiten, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Dalam siaran pers pada 21 Oktober 2026, OJK mengungkapkan sejumlah tindakan penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam ketiga perkara tersebut. Total denda yang diumumkan regulator mencapai Rp 2,1 triliun.

Untuk perkara perdagangan saham DSSA, PT SMT dikenai denda Rp 1,5 triliun terkait pelanggaran manipulasi perdagangan saham. Dalam kasus yang sama, seorang Wakil Penjamin Emisi Efek berinisial R juga menerima pembekuan izin selama satu tahun.

OJK menyebut R saat ini menjabat sebagai direktur PT SS. Perusahaan tersebut merupakan entitas yang juga dikenal sebagai PT Supra Sekuritas Indonesia.

Selain itu, sembilan Anggota Bursa menerima sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan administratif dalam perkara DSSA. Daftar perusahaan yang dikenai sanksi mencakup PT SSI, PT SS, PT ALS, PT BS, PT AMS, PT TSI, PT BCS, PT WSI dan PT RSI.

Denda dalam perkara BREN dan CUAN

Penegakan aturan oleh OJK juga mencakup proses penawaran umum saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Dalam perkara tersebut, AH Ltd dijatuhi denda Rp 500 miliar karena pelanggaran berupa pengaburan informasi pihak pemesan saham.

Sementara itu, perkara penawaran umum perdana saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) berujung pada pengenaan denda Rp 100 miliar kepada TC Pte Ltd. Pelanggaran yang menjadi dasar sanksi tersebut juga berkaitan dengan pengaburan informasi pihak pemesan saham.

Jika seluruh sanksi dalam perkara DSSA, BREN, dan CUAN dihitung, nilai denda yang diumumkan OJK mencapai Rp 2,1 triliun. Rangkaian tindakan tersebut menjadi konteks munculnya perhatian terhadap keterkaitan kepemilikan saham Pandu Patria Sjahrir dengan PT Supra Sekuritas Indonesia.