Ilham Akbar Habibie Tegaskan Kedaulatan Digital Butuh Banyak Pilihan Teknologi

Indonesia perlu memperluas pilihan penyedia teknologi untuk menjaga kedaulatan digital dan menghindari ketergantungan mutlak terhadap satu perusahaan atau negara. Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) Ilham Akbar Habibie menyampaikan pandangan tersebut dalam forum diskusi di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10/2026), dilansir dari Detik iNET.

Ilham menilai kemandirian digital tidak harus diwujudkan dengan memproduksi seluruh teknologi di dalam negeri. Menurutnya, tidak ada negara yang mampu menguasai semua teknologi secara mandiri, termasuk Amerika Serikat yang masih bergantung pada negara lain dalam rantai pasok industri semikonduktor.

Ia menggunakan kondisi tersebut untuk menjelaskan bahwa penguasaan teknologi secara menyeluruh bukan ukuran utama kedaulatan sebuah negara.

"Kalau kita membayangkan kita harus buat semuanya sendiri, negara mana yang bisa? Amerika dengan keadidayaannya pun tidak bisa," ujar Ilham Akbar Habibie, Ketua Tim Pelaksana Wantiknas.

Menurut Ilham, kedaulatan digital berkaitan dengan kemampuan Indonesia menentukan kepentingannya sendiri, termasuk menentukan alternatif ketika membutuhkan teknologi dari luar negeri.

Ia mencontohkan sektor layanan komputasi awan atau cloud yang menyediakan sejumlah pilihan perusahaan, seperti Google, Amazon Web Services (AWS), dan Cloudflare. Keberadaan beberapa penyedia memungkinkan Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada satu perusahaan.

Prinsip serupa, menurut Ilham, juga berlaku dalam industri telekomunikasi. Indonesia memiliki sejumlah pilihan vendor, di antaranya Ericsson, Nokia, dan Huawei.

"Jadi kedaulatan adalah mempunyai pilihan, dan juga tidak dalam posisi bisa didikte oleh pihak lain," jelas Ilham Akbar Habibie, Ketua Tim Pelaksana Wantiknas.

Ilham juga menekankan pentingnya hubungan kerja sama teknologi dengan negara lain. Ketergantungan lintas negara tidak harus dihindari selama hubungan tersebut berlangsung secara seimbang dan memberikan ruang bagi setiap pihak untuk mempertahankan kepentingannya.

Ia menjelaskan bahwa hubungan saling membutuhkan dapat menjadi bagian dari strategi menjaga kedaulatan. Dalam pola tersebut, Indonesia tetap memiliki keterkaitan dengan mitra internasional, tetapi pihak mitra juga mempunyai kepentingan dan ketergantungan terhadap Indonesia.

"Satu sistem di mana kita punya saling ketergantungan. Jadi negara yang diajak berkolaborasi juga punya ketergantungan dengan kita, kita pun demikian dengan mereka, sehingga kita punya hubungan yang baik, normal, ada keterbukaan. Menurut saya itu adalah variasi daripada kedaulatan," jelas Ilham Akbar Habibie, Ketua Tim Pelaksana Wantiknas.