Ericsson Dorong Indonesia Perkuat Kedaulatan Digital Lokal

Kemandirian dalam menguasai teknologi menjadi salah satu aspek penting untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Namun, hal tersebut tidak berarti seluruh teknologi harus dikembangkan sendiri karena kemampuan mengelola dan mengendalikan pemanfaatannya juga menjadi faktor utama.

Presiden Direktur Ericsson Indonesia, Nora Wahby, menyampaikan pandangan tersebut dalam forum diskusi bertajuk 'Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?' di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10), sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Menurut Nora, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari strategi sejumlah negara dalam membangun kendali atas ekosistem digital. Pendekatan yang diterapkan tidak harus seragam, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pasar nasional.

Uni Eropa menjadi salah satu contoh negara kawasan yang memanfaatkan regulasi sebagai instrumen kedaulatan digital. Kawasan tersebut tetap memberikan ruang bagi perusahaan penyedia layanan cloud global untuk beroperasi, tetapi menetapkan ketentuan yang harus mereka patuhi.

Sejumlah aturan yang digunakan meliputi General Data Protection Regulation (GDPR), Digital Markets Act, dan AI Act. Regulasi tersebut menjadi landasan untuk mengatur aktivitas perusahaan teknologi di wilayah Uni Eropa.

Strategi berbeda diterapkan India dengan mengembangkan kepemilikan infrastruktur pusat data di dalam negeri. Kapasitas fasilitas tersebut kemudian dapat disewakan kepada perusahaan untuk menunjang kebutuhan pemanfaatan teknologi digital lokal.

Kedua contoh tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kedaulatan digital dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan. Indonesia perlu mempertimbangkan model yang paling sesuai dengan kebutuhan domestik dan kondisi industrinya.

Nora menegaskan bahwa pembangunan teknologi nasional tidak harus dimulai sepenuhnya dari tahap awal.

"Tidak perlu membangun semuanya dari nol," kata Nora.

Talenta lokal menjadi fondasi kendali teknologi

Meski teknologi dari luar negeri dapat dimanfaatkan, Indonesia tetap membutuhkan tenaga ahli yang memahami cara mengoperasikan, melindungi, dan menentukan penggunaan teknologi tersebut. Kemampuan lokal diperlukan agar keputusan mengenai teknologi yang perlu dikelola sendiri dapat dibuat secara tepat.

Penguasaan keahlian juga berkaitan dengan kebutuhan perusahaan di Indonesia. Hal ini mencakup pemahaman mengenai keamanan teknologi serta penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan digitalisasi bisnis.

Nora memandang peningkatan pengetahuan dan kompetensi masyarakat dalam negeri sebagai unsur penting bagi perkembangan teknologi nasional.

"Keahlian dan pengembangan pengetahuan lokal merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong kemajuan digital suatu negara," ujarnya.

Karena itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian dari kontribusi Ericsson di Indonesia. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan kepada karyawan dan mitra perusahaan, tetapi turut mencakup program yang mendukung pertumbuhan inovasi lokal.

Ericsson kembangkan ekosistem inovasi 5G

Salah satu inisiatif yang diperkenalkan Ericsson adalah Garuda Park Innovation Hub. Fasilitas ini menyediakan ekosistem 5G yang memungkinkan perusahaan menguji teknologi sekaligus mengeksplorasi pemanfaatannya untuk kebutuhan otomasi secara real-time.

Selain menghadirkan fasilitas pengujian teknologi, Ericsson juga memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan. Kerja sama dengan universitas menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas kemampuan dan pengetahuan teknologi di dalam negeri.

Penguatan ekosistem digital, menurut Nora, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perusahaan teknologi tidak dapat menjalankan seluruh proses pengembangan sendirian karena institusi pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya juga memiliki peran.

Sinergi antara industri, perguruan tinggi, dan pihak terkait diperlukan untuk mempercepat penerapan teknologi serta memperkuat kapasitas nasional.

"Kolaborasi seluruh ekosistem akan membuat proses digitalisasi berjalan sukses dan lebih cepat," tuturnya.

Dengan demikian, ukuran kedaulatan digital tidak hanya terletak pada kemampuan suatu negara menghasilkan teknologi sendiri. Penguasaan pengetahuan, ketersediaan tenaga ahli, serta kapasitas menentukan dan mengelola penggunaan teknologi menjadi bagian penting dari kendali digital Indonesia.