Menteri Koperasi Usulkan Penyaluran Gaji ASN Lewat Koperasi

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan koperasi menjadi unit layanan untuk menyalurkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pembayaran pensiun. Gagasan yang dibahas bersama Menteri Keuangan itu ditujukan untuk memperkuat peran koperasi dalam layanan keuangan, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum dijelaskan secara terperinci.

Dalam laporan Kompas.com yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, persoalan utama yang disoroti ialah kebutuhan menambahkan koperasi ke dalam sistem pembayaran yang selama ini telah menggunakan perbankan. Belum ada penjelasan mengenai koperasi yang akan terlibat, aliran dana, maupun hubungan operasional antara koperasi, pemerintah, bank, dan pegawai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 telah mengatur penyaluran gaji PNS pusat, prajurit TNI, dan anggota Polri secara terpusat melalui perbankan. Dana disalurkan dari rekening pengeluaran bendahara umum negara ke rekening masing-masing penerima sesuai tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Mekanisme tersebut memungkinkan pegawai menerima penghasilan secara langsung melalui rekening pribadi. Sistem perbankan juga memiliki jaringan layanan hingga daerah, termasuk kantor unit BRI di tingkat kecamatan dan jaringan BRILink.

Penambahan koperasi sebagai perantara menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan keamanan apabila dana harus melewati rekening tambahan sebelum diterima pegawai. Jika koperasi hanya menjadi penyedia layanan sementara transfer tetap dilakukan bank, peran tambahan tersebut perlu dijelaskan dalam rancangan kebijakan.

Apabila dana gaji terlebih dahulu masuk ke rekening koperasi sebelum diteruskan kepada pegawai, risiko yang perlu diperhitungkan mencakup keterlambatan pembayaran, kesalahan transfer, pengendapan dana, serta persoalan pertanggungjawaban ketika koperasi menghadapi masalah likuiditas atau tata kelola.

Penggunaan uang tunai juga berpotensi menghadirkan kembali persoalan dalam sistem pembayaran lama, ketika gaji dibagikan melalui bendahara. Proses penyimpanan, penghitungan, dan penyerahan uang secara fisik dapat membuka peluang pemotongan yang tidak transparan.

Sebaliknya, transfer langsung ke rekening penerima menyediakan catatan transaksi berupa tanggal, nominal, rekening pengirim, dan rekening penerima. Mekanisme ini mendukung pengawasan serta mempermudah penelusuran pembayaran apabila terjadi permasalahan.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pembayaran gaji juga dilakukan secara nontunai melalui mekanisme APBD. Setelah SP2D-LS gaji diterbitkan, bank tempat Rekening Kas Umum Daerah berada memindahbukukan gaji bersih ke rekening masing-masing pegawai.

Sejumlah pemerintah daerah telah mengatur pembayaran gaji dan tunjangan melalui transfer atau sistem penggajian perbankan. Dengan mekanisme tersebut, pembayaran dapat dilakukan tanpa penyerahan uang tunai secara langsung kepada pegawai.

PMK Nomor 11/PMK.05/2016 juga mengatur bahwa penyaluran gaji PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri dilakukan melalui rekening masing-masing pada bank umum secara terpusat. Saldo yang tersisa dalam rekening pengeluaran gaji pada akhir hari penyaluran wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara.

Penguatan koperasi tidak harus dilakukan dengan menjadikannya perantara pembayaran penghasilan pegawai. Koperasi dapat menyediakan barang konsumsi, pembiayaan, perumahan, investasi anggota, serta layanan ekonomi lain yang dibutuhkan ASN.

Dalam skema tersebut, pegawai menerima penghasilan secara penuh melalui rekening pribadi sebelum menentukan penggunaan uangnya. Transaksi dengan koperasi selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan pilihan masing-masing anggota.

Hingga artikel Kompas.com diterbitkan pada 8 Oktober 2026, rancangan teknis penyaluran gaji dan pensiun melalui koperasi belum dijelaskan secara terperinci. Usulan Ferry Juliantono masih dibicarakan bersama Menteri Keuangan.