OJK Ubah Batas Kategori Macet Fintech Lending

Otoritas Jasa Keuangan OJK menyusun perubahan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech peer to peer lending pada Kamis 8/10/2026 untuk memperkuat pengaturan industri.

Dilansir dari Keuangan, rancangan perubahan aturan tersebut mengubah batas kategori pendanaan macet menjadi keterlambatan pembayaran pokok dan atau manfaat ekonomi yang melampaui 180 hari kalender.

Perubahan itu menyesuaikan kategori kualitas pendanaan dengan ketentuan kolektibilitas perbankan karena mayoritas kelompok pemberi dana institusi di industri fintech lending berasal dari sektor tersebut, menurut OJK.

Dalam rancangan Pasal 171 ayat 1 perubahan POJK 40/2024, kualitas pendanaan penyelenggara terdiri atas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut OJK, kategori lancar berlaku ketika tidak terdapat keterlambatan pembayaran. Kategori dalam perhatian khusus ditetapkan jika keterlambatan melampaui jatuh tempo sampai 90 hari kalender.

Kategori kurang lancar berlaku untuk keterlambatan lebih dari 90 hari hingga 120 hari kalender. Sementara kategori diragukan mencakup keterlambatan lebih dari 120 hari hingga 180 hari kalender.

Sebelumnya, POJK 40/2024 menetapkan kategori macet ketika keterlambatan pembayaran telah melampaui 90 hari kalender. Batas kategori lain juga berada pada rentang waktu yang lebih singkat dibanding rancangan aturan baru.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, menjelaskan alasan perubahan batas tersebut.

"Dengan demikian, diharapkan dapat mendukung pengelolaan kualitas pendanaan yang lebih efektif, serta pengawasan terintegrasi," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

Agusman menyampaikan rancangan perubahan POJK 40/2024 juga disusun untuk memperkuat perlindungan bagi pemberi dana atau lender serta memperbarui pengaturan industri.

"Selain itu, dalam rangka memperkuat industri fintech lending secara keseluruhan melalui pemutakhiran pengaturan," ungkap Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

Agusman menambahkan perubahan aturan tersebut mencakup penguatan mitigasi risiko dan perjanjian antara pemberi dana serta penerima dana untuk melindungi pengelolaan dana oleh penyelenggara.

OJK menargetkan perubahan POJK 40/2024 mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dapat terbit pada 2026.