Indonesia Re Dorong Evaluasi Portofolio Asuransi Berbasis PSAK 117

Penerapan standar akuntansi baru mendorong perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia mengevaluasi kinerja bisnis berdasarkan profitabilitas, kewajiban kontrak, dan keberlanjutan portofolio. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menilai PSAK 117 mengubah pengukuran kinerja keuangan industri, sebagaimana dilansir dari Keuangan dalam pemberitaan mengenai Indonesia Re pada Senin (26/10/2026). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi menerapkan standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 dalam pelaporan keuangan.

Standar tersebut berlaku efektif pada 2026 dan mengubah cara perusahaan mengakui pendapatan serta menilai kewajiban kontrak asuransi. Direktur Teknik Indonesia Re, Delil Khairat, menjelaskan bahwa penerimaan premi tidak otomatis menjadi pendapatan akuntansi pada periode yang sama. Pengakuan pendapatan dan laba harus mengikuti ketentuan standar serta pola pemberian jasa asuransi selama masa pertanggungan.

Delil menilai perubahan tersebut menuntut perusahaan memahami karakteristik kontrak, estimasi kewajiban, dan periode layanan kepada pemegang polis. Evaluasi bisnis pun perlu mempertimbangkan kinerja kontrak secara menyeluruh, bukan hanya besarnya premi yang berhasil dihimpun.

Dalam Indonesia Re Broker Re’s Forum 2026, Delil menjelaskan bahwa dampak ekonomi kontrak asuransi dapat berlangsung selama beberapa tahun. Perusahaan reasuransi perlu memproyeksikan hasil bisnis sepanjang periode tersebut, termasuk kemungkinan keuntungan dan kerugian. "Untuk bisnis asuransi, periode pengakuan dan dampak ekonominya dapat berlangsung sekitar lima hingga enam tahun, bahkan untuk portofolio tertentu bisa lebih panjang. Artinya, perusahaan reasuransi dituntut mampu memproyeksikan bagaimana kinerja suatu bisnis selama periode tersebut, termasuk potensi keuntungan maupun kerugiannya," ujar Delil Khairat, Direktur Teknik Indonesia Re.

Delil juga menekankan pentingnya evaluasi portofolio untuk menilai profil risiko dan prospek keuangan setiap kontrak. Menurutnya, perusahaan perlu memastikan bahwa bisnis yang diperoleh memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan. "Hal itu tentu mengubah cara kita mengelola dan memonitor portofolio. Setiap portofolio harus dievaluasi secara lebih cermat untuk memastikan kontribusinya terhadap keberlanjutan perusahaan," ujar Delil Khairat, Direktur Teknik Indonesia Re.

Dalam pengelolaan risiko, Delil menyebut perusahaan reasuransi berperan membantu perusahaan asuransi mengalihkan sebagian risiko berdasarkan perjanjian reasuransi. Struktur reasuransi yang tepat dapat membantu mengendalikan akumulasi risiko, mempertahankan kapasitas penutupan, dan menghadapi potensi kerugian besar. Namun, keputusan reasuransi tetap memerlukan informasi yang memadai mengenai risiko yang dialihkan.

Perusahaan asuransi dan reasuransi perlu memahami karakteristik portofolio, ketentuan pertanggungan, potensi klaim, serta struktur pembagian risiko yang disepakati. Di sisi pengawasan, OJK sebelumnya memperpanjang tenggat penyampaian laporan keuangan tahun buku 2025 berbasis PSAK 117 dari 30 April 2026 menjadi 30 Juni 2026. Meskipun tenggat telah diperpanjang, sebanyak 11 perusahaan asuransi dan reasuransi belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit berdasarkan standar tersebut.

Menurut data yang disampaikan OJK, perusahaan yang belum melaporkan terdiri atas tiga perusahaan asuransi jiwa serta delapan perusahaan asuransi umum dan reasuransi. OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan sanksi diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk sanksi mencakup peringatan tertulis dan denda. "Pengenaan sanksinya berupa peringatan tertulis maupun denda," kata Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK.

Ogi menyampaikan bahwa OJK terus memantau penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan auditan tahun buku 2025 yang menerapkan PSAK 117. Pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan serta menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan industri asuransi.