OJK Susun Perubahan POJK 40 Tahun 2024 Fintech Lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun rancangan perubahan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang fintech lending di Jakarta pada 13/10/2026 untuk memperkuat perlindungan pemberi dana melalui mekanisme pooling funds. Dilansir dari Keuangan, rancangan aturan tersebut mewajibkan penyelenggara fintech lending membentuk dan memelihara cadangan pengembalian dana pemberi dana atau lender. Ketua Umum AFPI Kuseryansyah menyatakan asosiasinya masih mendalami aturan baru tersebut dan berkonsultasi dengan OJK untuk memastikan regulasi mendukung pertumbuhan industri.

"Penguatan perlindungan itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan lender terhadap industri, sekaligus mendorong penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik oleh penyelenggara," ujar Kuseryansyah, Ketua Umum AFPI.

Kuseryansyah menjelaskan model bisnis fintech lending memiliki dua sisi pasar yang membutuhkan keseimbangan perlindungan bagi lender dan borrower melalui transparansi serta penilaian risiko. Dalam Pasal 149A draft perubahan POJK 40/2024, OJK mengatur pooling funds untuk penyelesaian kerugian yang berdampak kepada pemberi dana akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara.

OJK menetapkan pooling funds paling sedikit sebesar 5% dari platform fee (net) yang diperoleh penyelenggara untuk setiap penyaluran pembiayaan. Dana tersebut ditempatkan pada deposito atau Surat Berharga Negara. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan tujuan ketentuan tersebut adalah memperkuat perlindungan lender.

"Selain itu, menjadi bagian dari penguatan manajemen risiko penyelenggara," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK. Agusman menyebut penempatan pooling funds pada instrumen aman dan likuid seperti deposito serta SBN bertujuan memastikan dana tersedia saat diperlukan. "Imbal hasilnya dapat mendukung operasional dan keberlanjutan usaha penyelenggara," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

Rancangan aturan juga menyebut kelebihan pooling funds di atas batas tertentu berdasarkan kualitas pendanaan dapat menjadi hak penyelenggara atau pemegang saham dengan persetujuan OJK. Perubahan POJK 40 Tahun 2024 ditargetkan terbit pada 2026.