OJK Pantau Penyelesaian Gagal Bayar Fintech P2P Lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau penyelesaian gagal bayar sejumlah penyelenggara fintech peer to peer lending atau pindar, termasuk Akseleran, Crowde, dan KoinP2P, untuk memastikan penyelesaian kewajiban kepada lender.

Dilansir dari Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan pengawasan dilakukan terhadap penyelesaian portofolio para penyelenggara.

Agusman menjelaskan penyelenggara dapat melaksanakan Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) untuk menyampaikan informasi kepada lender. Pelaksanaan RUPD dilakukan sesuai ketentuan dan kondisi masing-masing penyelenggara.

"Khususnya, penyelesaian portofolio kepada lender," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

OJK meminta Akseleran mengoptimalkan upaya pemulihan aset secara transparan. Menurut OJK, langkah tersebut berkaitan dengan pengembalian dana lender secara maksimal.

"Hal itu dilakukan agar pengembalian dana kepada lender dapat dilakukan secara maksimal," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

Menurut Agusman, OJK masih mengawasi penyelesaian pendanaan bermasalah di Akseleran. Per April 2026, outstanding pendanaan Akseleran tercatat Rp 208 miliar, turun dari Rp 395,67 miliar pada April 2025.

"Per April 2026, outstanding pendanaan Akseleran tercatat sebesar Rp 208 miliar, atau menurun dari posisi April 2025 sebesar Rp 395,67 miliar, yang menunjukkan adanya pengembalian dana kepada lender," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

OJK juga menindaklanjuti indikasi fraud dalam penyaluran pembiayaan Akseleran melalui mekanisme hukum. Akseleran masih dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh OJK.

Masalah Akseleran disebut terjadi setelah enam borrower belum dapat mengembalikan pinjaman secara bersamaan pada Maret 2025. Perusahaan melakukan penagihan dan menempuh jalur hukum terhadap borrower bermasalah.

Untuk Crowde, OJK mencabut izin usaha melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.06/2025 per 6 November 2025. Pencabutan terkait pelanggaran ekuitas minimum dan kondisi operasional perusahaan.

OJK juga menyelesaikan penyidikan perkara yang melibatkan Crowde dan CEO sekaligus pemegang saham Crowde Yohanes Sugihtononugroho (YS). Perkara itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan tindak pidana perbankan periode Januari 2023 sampai September 2024.

Menurut OJK, penyidikan menemukan dugaan pencatatan palsu penyaluran dana lender kepada 62 mitra atau borrower fiktif dalam Sistem Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) OJK. Nilai penyaluran yang dilaporkan sekitar Rp 12 miliar.

Untuk KoinP2P, OJK memantau penyelesaian masalah melalui caretaker atau penanggung jawab sementara setelah tiga petinggi perusahaan ditahan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana.

"Fokus utamanya pada penyelesaian kewajiban kepada lender," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

Agusman menyampaikan caretaker wajib menjalankan fungsi pelayanan pengaduan konsumen dan memberikan akses komunikasi bagi lender sesuai mekanisme berlaku.

"Sebab, KoinP2P telah dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 29 Mei 2026," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

Sebelumnya, OJK menyatakan operasional KoinP2P tetap berjalan, tetapi perusahaan tersebut tidak lagi melakukan penyaluran pembiayaan baru. OJK juga meminta penguatan tata kelola, kepatuhan, dan penyelesaian pendanaan bermasalah.