OJK Serahkan Dua Direksi BPR DCN ke Kejaksaan

Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan fasilitas kredit di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur, memasuki tahap penuntutan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu, Jumat (30/10/2026). Kedua tersangka merupakan jajaran direksi bank tersebut, yakni ZNA dan APW, sebagaimana dilansir dari Keuangan.

Penyerahan tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 pada 14 Oktober 2026. ZNA merupakan Direktur Utama BPR DCN, sedangkan APW menjabat sebagai Direktur.

Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK Agus E. Siregar menjelaskan bahwa penyidikan menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan operasional bank, termasuk pemberian kredit dan pencatatan transaksi keuangan.

"Berdasarkan hasil penyidikan, OJK menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang melibatkan kedua tersangka. Salah satunya terkait pemberian 71 fasilitas kredit atas nama 31 debitur dengan nilai sekitar Rp 15,6 miliar pada periode Juli 2020 hingga Juni 2024," ungkap Agus dalam siaran pers, Sabtu (31/10).

Menurut hasil penyidikan OJK, fasilitas kredit tersebut diduga diberikan tanpa sepengetahuan debitur dan/atau pencairan dananya tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tercatat sebagai penerima. Kondisi tersebut diduga mengakibatkan munculnya pencatatan palsu dalam pembukuan BPR DCN.

Penyidik juga menemukan dugaan penarikan kas bon yang tidak dimasukkan dalam pembukuan bank selama Januari 2020 hingga Juni 2024. Dari transaksi tersebut, terdapat sisa dana sekitar Rp 5,8 miliar yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan kredit dan kas, OJK mengungkap dugaan pengambilan persediaan logam mulia serta perhiasan emas yang menjadi agunan milik BPR. Nilai barang yang diduga diambil pada Februari 2024 tersebut mencapai sekitar Rp 600 juta dan tidak tercatat dalam pembukuan perseroan.

OJK turut menemukan dugaan penghimpunan dana yang tidak dicatat oleh tersangka APW. Transaksi tersebut melibatkan 37 deposan melalui 78 bilyet deposito dengan nilai sekitar Rp 32,9 miliar selama periode Maret 2020 hingga 2022.

Atas perkara tersebut, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b serta Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Keduanya juga disangkakan melanggar ketentuan juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Agus menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang disangkakan kepada kedua tersangka memuat ancaman pidana penjara dan denda dalam jumlah besar.

"Berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar sangkaan, para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 200 miliar," katanya.

Agus menyatakan, penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari pengawasan OJK terhadap BPR DCN. Prosesnya mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan.

Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK juga memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.