Supra Sekuritas Akumulasi Saham DSSA dan CUAN Saat OJK Menjatuhkan Sanksi

Aktivitas perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) oleh Supra Sekuritas Indonesia menjadi sorotan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi atas pelanggaran pasar modal pada Oktober 2026. Di tengah penyelidikan tersebut, Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, menegaskan bahwa kepemilikan sahamnya di perusahaan sekuritas itu bersifat minoritas dan pasif.

Menurut data perdagangan yang dikutip Bloomberg News pada 29 Oktober 2026, Supra Sekuritas menangani transaksi saham DSSA senilai Rp60,6 triliun selama 12 bulan terakhir. Nilai tersebut lebih dari tiga kali lipat transaksi melalui broker lain untuk saham yang sama.

Dalam periode tersebut, Supra Sekuritas membukukan pembelian bersih sebanyak 20,6 juta lot saham DSSA dengan nilai sekitar Rp1,1 triliun. Sepanjang 2026 hingga periode pelaporan, pembelian bersihnya mencapai 21,2 juta lot dengan harga rata-rata Rp918 per saham dan nilai sekitar Rp1,4 triliun.

Data Bloomberg juga menunjukkan Supra Sekuritas mengakumulasi 5,9 juta lot saham CUAN selama setahun terakhir, senilai Rp786,5 miliar. Harga rata-rata pembeliannya sekitar Rp1.329 per saham. Sepanjang tahun berjalan, jumlah pembelian bersih mencapai 6 juta lot dengan nilai Rp808,1 miliar dan harga rata-rata Rp1.328 per saham.

Hubungan kepemilikan Pandu dengan Supra Sekuritas berlangsung melalui PT Asha Artha Sehati, kendaraan investasinya yang menguasai 27,5% saham perusahaan sekuritas tersebut. Berdasarkan laporan Bloomberg yang mengutip data registrasi perusahaan, Pandu tercatat sebagai pemegang saham tidak langsung sejak akhir 2023. Adapun 72,5% saham Supra Sekuritas dimiliki PT Ascend Bangun Persada, yang menurut CNBC Indonesia dikendalikan Yonggi Tanuwidjaja.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Pandu menyampaikan penjelasan melalui akun Instagram pada Kamis (29/10/2026). Ia menyebut pengalaman panjangnya di sektor investasi dan modal ventura sebagai latar belakang keterlibatannya dalam investasi perusahaan, sekaligus membedakan kepemilikan saham dari pengelolaan operasional.

Pandu menjelaskan bahwa kepemilikan saham tidak otomatis menjadikan seseorang bagian dari manajemen perusahaan.

"Sederhananya: setiap orang bisa saja memiliki saham sebuah bank, bukan artinya ia menjadi bagian dari manajemennya," ujar Pandu Sjahrir.

Ia juga menegaskan dukungannya terhadap penegakan aturan pasar modal dan perbaikan tata kelola. Menurut pernyataannya, pelanggaran yang ditemukan regulator harus ditangani melalui mekanisme hukum dan regulasi yang berlaku.

"Oleh sebab itu komitmen saya tetap sama: dukung terus transparansi, tata kelola, dan kepercayaan investor di pasar modal. Saya dukung OJK dan otoritas terkait menjatuhkan sanksi ke semua yang terlibat dalam praktik-praktik tidak benar di pasar modal kita, tanpa terkecuali," ujar Pandu.

Dalam penjelasan yang dikutip Bloomberg, juru bicara Pandu mengonfirmasi statusnya sebagai pemegang saham minoritas dalam kapasitas pribadi. Juru bicara tersebut menyatakan Pandu tidak pernah menjadi bagian dari jajaran direksi, dewan komisaris, atau manajemen Supra Sekuritas dan tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan maupun keputusan kepatuhan perusahaan.

"Pandu tidak pernah menjabat sebagai direksi, dewan komisaris, maupun manajemen perusahaan, dan tidak memiliki peran dalam operasional harian, aktivitas perdagangan, ataupun keputusan kepatuhan perusahaan," ujar juru bicara Pandu.

Juru bicara itu menambahkan bahwa kepemilikan saham tidak dapat disamakan dengan tanggung jawab atas tindakan perusahaan. Ia juga menyatakan Pandu menghormati OJK serta mendukung penegakan aturan yang kuat dan adil untuk menjaga transparansi dan kepercayaan investor.

"Kepemilikan sahamnya tidak semestinya disamakan dengan tanggung jawab atas tindakan perusahaan," ujar juru bicara tersebut.

Dalam pemberitaan Bloomberg, Pandu tidak disebut sebagai pihak yang dituduh melakukan pelanggaran. OJK juga tidak menyebut nama pemilik Supra Sekuritas secara khusus ketika mengumumkan sanksi, sedangkan identitas anggota bursa yang terlibat disebut akan dibuka setelah masa banding berakhir.

Berdasarkan siaran pers OJK tertanggal 21 Oktober 2026, sanksi yang ditetapkan pada 16 Oktober berkaitan dengan perkara saham DSSA, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan CUAN. Regulator menjatuhkan denda dengan total Rp2,1 triliun kepada tiga perusahaan, disertai sanksi finansial terhadap sembilan anggota bursa dalam perkara DSSA dan dua anggota bursa dalam perkara CUAN. Delapan tenaga pemasaran anggota bursa juga menerima peringatan tertulis.

Menurut OJK, manipulasi perdagangan saham DSSA dilakukan oleh nasabah melalui sejumlah anggota bursa secara terencana dan terstruktur. Supra Sekuritas termasuk di antara sembilan anggota bursa yang dikaitkan Bloomberg dengan sanksi atas perkara tersebut, meskipun pengumuman regulator belum merinci identitas seluruh pihak terkait.

Kasus ini muncul ketika Indonesia menghadapi tekanan untuk meningkatkan transparansi struktur kepemilikan saham dan pengawasan perdagangan. MSCI, penyedia indeks global yang berbasis di New York, sebelumnya memperingatkan adanya persoalan transparansi dan potensi perdagangan terkoordinasi di pasar saham Indonesia.

Bloomberg melaporkan indeks acuan saham Indonesia telah turun sekitar 10% sejak peringatan MSCI pada 15 Oktober 2026. Pandu sebelumnya memperingatkan bahwa penurunan status Indonesia menjadi pasar perbatasan dapat memicu arus keluar modal sebesar US$25 miliar hingga US$50 miliar.

Menurut Bloomberg, Pandu bertemu dengan CEO MSCI Henry Fernandez di New York pada akhir September untuk membahas langkah yang dapat ditempuh Indonesia agar terhindar dari reklasifikasi pasar. MSCI dijadwalkan menentukan status pasar Indonesia paling lambat akhir Juni 2027.