OJK Periksa Risiko Gadai Saham JARR dan PGUN oleh Bank Mandiri

Perbedaan antara gadai saham dan transaksi repurchase agreement (repo) menjadi perhatian dalam pembahasan jaminan saham JARR dan PGUN yang berkaitan dengan Bank Mandiri. Dilansir dari Keuangan, persoalan utamanya terletak pada kemungkinan perpindahan kepemilikan saham serta penerapan aturan mengenai penyertaan modal oleh bank.

Struktur transaksi perlu dicermati untuk menentukan apakah saham hanya dijadikan jaminan kredit atau menjadi objek transaksi yang mengakibatkan perubahan kepemilikan. Perbedaan tersebut penting karena perbankan memiliki batasan dalam menanamkan modal pada perusahaan nonkeuangan.

Rizal menjelaskan bahwa penggunaan saham sebagai agunan tidak serta-merta menjadikan bank sebagai pemilik perusahaan yang sahamnya dijaminkan. Status kepemilikan perlu dilihat berdasarkan bentuk transaksi yang dilakukan oleh para pihak.

Dalam keterangannya kepada Kontan pada Jumat (9/10/2026), Rizal menyampaikan bahwa gadai saham tidak otomatis memindahkan kepemilikan kepada Bank Mandiri.

"Gadai saham tidak otomatis menjadikan Bank Mandiri sebagai pemilik JARR dan PGUN," ujar Rizal kepada Kontan, Jumat (9/10/2026).

Namun, apabila kesepakatan tersebut menggunakan skema repo yang disertai pengalihan kepemilikan, bank perlu memperhatikan ketentuan penyertaan modal pada perusahaan nonkeuangan. Karena itu, karakteristik transaksi menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian kepatuhan terhadap regulasi.

Rizal menekankan bahwa pemeriksaan perlu diarahkan pada substansi perjanjian, bukan semata-mata pada penggunaan saham sebagai jaminan. Hal tersebut menentukan apakah hubungan antara bank dan pemegang saham hanya berkaitan dengan penjaminan kredit atau sudah melibatkan perpindahan kepemilikan efek.

"Persoalan mendasarnya adalah memastikan apakah transaksi tersebut murni penjaminan kredit atau mengandung karakteristik repo yang melibatkan perpindahan kepemilikan," jelasnya.

OJK perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi

Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperlukan untuk memastikan struktur transaksi tidak dimanfaatkan guna menghindari pembatasan yang berlaku. Pemeriksaan juga berkaitan dengan upaya mencegah penumpukan risiko pada sektor perbankan.

Menurut Rizal, transaksi tersebut harus dicermati agar tidak menciptakan konsentrasi risiko yang berlebihan. Bank juga perlu menjaga fungsi intermediasi sehingga tidak bergeser menjadi pihak yang menanggung risiko ekuitas perusahaan.

Ketentuan mengenai repo tercantum dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan. Aturan ini mendefinisikan repo sebagai kontrak jual atau beli efek yang disertai janji untuk membeli atau menjual kembali pada waktu dan harga yang telah disepakati.

Dalam ketentuan tersebut, transaksi repo diwajibkan mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek. Dengan demikian, apabila saham suatu perusahaan menjadi objek transaksi repo, perubahan status kepemilikan perlu diperhitungkan dalam menilai konsekuensi hukumnya bagi bank.

Selain itu, POJK Nomor 26 Tahun 2024 mengatur pembatasan penyertaan modal bagi Bank Umum konvensional. Bank dilarang melakukan penyertaan modal di luar lembaga jasa keuangan dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan.

Risiko meningkat ketika debitur gagal membayar

Dari sisi risiko kredit, status kepemilikan saham dan potensi kerugian perlu dibedakan selama kewajiban debitur masih dipenuhi. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa sebelum terjadi gagal bayar dan eksekusi jaminan, kendali perusahaan tetap berada pada pemegang saham sebelumnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemberian agunan tidak dengan sendirinya mengalihkan kendali perusahaan kepada kreditur. Perubahan situasi dapat terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sehingga mekanisme eksekusi jaminan perlu dijalankan.

Yusuf juga mengingatkan bahwa penurunan harga saham dapat memengaruhi kecukupan nilai agunan. Jika nilainya merosot, risiko bagi pihak pemberi kredit dapat meningkat dan debitur berpotensi diminta menambah jaminan.

"Risiko baru meningkat jika harga saham turun tajam atau debitur gagal membayar. Penurunan harga akan mengurangi nilai jaminan dan dapat memicu permintaan tambahan agunan," ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (9/10/2026).

Dengan demikian, penilaian atas gadai saham JARR dan PGUN berkaitan dengan dua aspek utama, yakni kepastian status kepemilikan efek dan pengelolaan risiko kredit. Penerapan ketentuan mengenai repo serta pembatasan penyertaan modal menjadi bagian penting untuk menentukan kesesuaian struktur transaksi dengan regulasi perbankan.