OJK Terbitkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat dan memperkuat kontribusi industri terhadap perekonomian nasional. Kebijakan yang diumumkan pada Selasa (3/11/2026) tersebut mencakup produk Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), serta Wakalah Penjualan Aset Ready Stock, dilansir dari Keuangan.

Ketiga pedoman tersebut melengkapi sembilan pedoman produk yang telah diterbitkan sebelumnya. Penerbitannya menjadi bagian dari implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027.

OJK menyusun pedoman tersebut bersama Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), industri perbankan syariah, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dian menjelaskan bahwa pengembangan produk tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah sekaligus memperluas pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi.

"Semua inisiatif ini dilakukan agar perbankan syariah berkembang dengan pesat, menjadi pilihan utama masyarakat, dan mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi melalui peningkatan pembiayaan di semua sektor ekonomi, termasuk UMKM," ujar Dian.

Dalam pedoman pertama, produk Ijarah memungkinkan nasabah memanfaatkan aset tanpa harus memiliki aset tersebut. Skema pembiayaan ini menggunakan pembayaran sewa secara bertahap.

Pemanfaatannya mencakup berbagai kebutuhan produktif, seperti penyewaan ruko, kantor, gudang, mesin, hingga kendaraan. Sementara itu, produk IMBT menggunakan mekanisme sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan aset kepada nasabah.

Produk IMBT dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Contohnya meliputi pembiayaan rumah dan kendaraan serta berbagai kebutuhan usaha.

Adapun Wakalah Penjualan Aset Ready Stock dirancang untuk mendukung pembiayaan rantai pasok. Melalui skema ini, pemasok dapat memperoleh likuiditas dengan menjual persediaan barang yang sudah tersedia kepada bank tanpa menunggu pembayaran dari pembeli akhir.

Selain pengembangan produk, OJK juga mencatat pertumbuhan aset industri perbankan syariah. Menurut data yang disampaikan Dian, aset perbankan syariah mencapai Rp 1.108,45 triliun pada September 2026, meningkat 10,16% secara tahunan.

Pada periode yang sama, pangsa pasar perbankan syariah tercatat sebesar 7,53% dari keseluruhan aset perbankan nasional.

Untuk memperkuat struktur industri, OJK melanjutkan sejumlah agenda dalam RP3SI. Langkah tersebut meliputi penguatan permodalan, konsolidasi, pemisahan unit usaha syariah, serta peningkatan sinergi antara bank syariah dan bank induknya.

OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah. Aturan tersebut memperjelas perbedaan karakteristik produk simpanan dan investasi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Ketentuan tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.

Dalam pengembangan pembiayaan UMKM, Dian menekankan pentingnya menjaga kualitas penyaluran dana. Menurutnya, peningkatan jumlah pembiayaan perlu disertai perhatian terhadap kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha.

"Oleh karena itu, kita tidak semata-mata berkonsentrasi pada pertumbuhan atau peningkatan kredit UMKM, tetapi lebih penting lagi sebetulnya adalah kualitas peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM," kata Dian.

Di sisi fungsi sosial, OJK turut mendorong pengembangan produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Produk tersebut diterapkan oleh bank syariah yang memiliki status Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pemanfaatan CWLD antara lain diarahkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan sektor pendidikan. Pengembangannya juga berkaitan dengan program Kota Wakaf yang diinisiasi Kementerian Agama melalui kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dan nazhir wakaf uang.