OJK Catat Pembiayaan UMKM Capai Rp 1.956 Triliun

Perbankan masih mendominasi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan UMKM dari seluruh sektor jasa keuangan mencapai Rp 1.956 triliun per Agustus 2026, tumbuh 3,36 persen secara tahunan. Data tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional dan Musyawarah (MUNAS) PERBARINDO di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026), dilansir dari Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut perbankan menyumbang 82,78 persen dari keseluruhan pembiayaan UMKM. Nilai kredit UMKM yang disalurkan perbankan tercatat sebesar Rp 1.529,38 triliun, setara dengan 16,66 persen dari total kredit perbankan.

Menurut data yang dipaparkan Dian, kredit UMKM perbankan tumbuh 2,32 persen secara tahunan. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) UMKM tercatat sebesar 4,53 persen.

Dian menilai tingkat kredit bermasalah tersebut menunjukkan kualitas kredit UMKM masih terjaga.

"Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) UMKM perbankan tercatat sebesar 4,53%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kredit UMKM relatif tetap terjaga," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

Dalam pemaparannya, Dian juga menyoroti kontribusi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam pembiayaan UMKM. Kedua kelompok lembaga tersebut mencatat porsi penyaluran di atas 50 persen dari total kredit atau pembiayaan masing-masing per Agustus 2026.

OJK mengaitkan penyaluran pembiayaan oleh BPR dan BPRS dengan perkembangan pembiayaan UMKM yang tetap disertai perhatian terhadap kualitas kredit.

"Hal tersebut didukung dengan penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM oleh BPR dan BPRS yang terus tumbuh dan terjaga kualitasnya. Dengan porsi penyaluran masing-masing di atas 50% dari total kredit atau pembiayaan pada posisi Agustus 2026," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.