Perbankan Syariah Catat Aset Rp 1.108,45 Triliun

Perbankan syariah mencatat peningkatan aset, tetapi kontribusinya terhadap industri perbankan nasional masih relatif terbatas. Total aset mencapai Rp 1.108,45, meningkat dibandingkan Rp 1.089,68 triliun pada Agustus 2026 dan Rp 1.006,17 triliun pada September 2025. Data tersebut dilansir dari Keuangan.

Pertumbuhan aset tersebut belum sepenuhnya diikuti penguatan pangsa pasar. Market share perbankan syariah tercatat sebesar 7,53%, hanya meningkat tipis dibandingkan 7,44% pada bulan sebelumnya dan 7,49% pada periode yang sama tahun lalu.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan nilai aset belum menghasilkan perubahan besar dalam porsi industri perbankan syariah secara nasional. Kenaikan pangsa pasar masih berlangsung secara terbatas meskipun nilai keseluruhan aset mengalami pertumbuhan.

Penyaluran pembiayaan syariah mengalami perlambatan

Dari sisi penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah masih berada di bawah perkembangan kredit industri perbankan secara keseluruhan. Kredit perbankan nasional tumbuh 13,26% yoy, meskipun angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan 13,65% yoy pada bulan sebelumnya.

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pertumbuhan antara pembiayaan syariah dan kredit perbankan nasional. Dengan demikian, peningkatan aset belum serta-merta mencerminkan kemampuan ekspansi pembiayaan yang sebanding dengan industri perbankan secara umum.

Perkembangan pendanaan juga memperlihatkan perlambatan. Dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh 7,48% yoy menjadi Rp 853,75 triliun. Pada bulan sebelumnya, pertumbuhan DPK masih mencapai 12,12% yoy.

Perubahan pertumbuhan DPK tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan penghimpunan dana perbankan syariah. Nilai dana yang berhasil dihimpun tetap bertambah, tetapi kecepatannya tidak setinggi periode sebelumnya.

Rasio pembiayaan dan kualitas aset tetap terjaga

Di tengah perubahan pertumbuhan pembiayaan dan pendanaan, rasio pembiayaan terhadap pendanaan atau financing to deposit ratio (FDR) secara nasional mengalami kenaikan. Posisinya mencapai 88,17%, dibandingkan 87,62% pada periode sebelumnya.

FDR menggambarkan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan dan dana yang dihimpun perbankan. Pergerakan rasio ini menjadi salah satu ukuran untuk melihat hubungan antara aktivitas penyaluran pembiayaan dan ketersediaan pendanaan.

Sementara itu, kualitas pembiayaan perbankan syariah masih menunjukkan kondisi yang terjaga. Rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross berada di angka 2,28%, sedikit lebih rendah dibandingkan posisi sebelumnya sebesar 2,3%.

Perbaikan juga terlihat pada NPF net. Rasio tersebut turun menjadi 0,78% dari sebelumnya 0,79%. Kedua indikator ini memperlihatkan penurunan tingkat pembiayaan bermasalah berdasarkan pengukuran gross maupun net.

Likuiditas bank umum syariah meningkat

Selain kualitas pembiayaan, indikator likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) juga mengalami penguatan. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 128,29%, meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang mencapai 124,17%.

Penguatan turut terjadi pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK). Indikator tersebut berada di level 28,09%, lebih tinggi daripada posisi sebelumnya sebesar 26,83%.

Kedua rasio likuiditas tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. AL/NCD dan AL/DPK sama-sama mencatat pergerakan positif, sehingga kondisi likuiditas BUS tetap berada dalam posisi yang solid berdasarkan angka yang dilaporkan.

Secara keseluruhan, perkembangan perbankan syariah memperlihatkan sejumlah kondisi yang berjalan bersamaan. Nilai aset bertambah, rasio likuiditas meningkat, serta NPF gross dan net menurun. Namun, pertumbuhan DPK melambat dan pangsa pasar masih berada di level 7,53%.

Perbedaan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aset dan terjaganya sejumlah rasio keuangan belum diikuti kenaikan pangsa pasar yang signifikan. Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan syariah masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan kredit industri perbankan nasional.