OJK Buka Opsi Merger Bank untuk Penuhi Free Float 15 Persen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang penggabungan usaha atau merger bagi perbankan untuk memenuhi ketentuan minimum saham publik atau free float sebesar 15 persen. Kebijakan ini memberikan alternatif bagi bank yang perlu menyesuaikan kepemilikan saham sekaligus menjaga kecukupan modal. Seperti dilansir dari Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa strategi pemenuhan ketentuan tersebut harus mempertimbangkan kondisi setiap bank.

Menurut Dian, bank dapat memilih sejumlah langkah untuk meningkatkan porsi saham publik, termasuk menerbitkan saham baru atau melepas sebagian kepemilikan pemegang saham pengendali. Opsi merger juga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penyesuaian struktur kepemilikan saham.

Dalam jawaban tertulis yang dikutip pada Minggu (18/10/2026), Dian menjelaskan bahwa pemenuhan ketentuan saham publik perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan penguatan permodalan. Kedua aspek tersebut harus diperhitungkan dalam perencanaan aksi korporasi masing-masing bank.

Dian menilai terdapat kondisi ketika langkah untuk memenuhi ketentuan free float beririsan dengan kebutuhan bank menambah modal. Karena itu, perencanaan perlu memperhatikan persyaratan regulasi dan kondisi keuangan perusahaan.

"OJK memahami bahwa terdapat kondisi tertentu ketika aksi korporasi untuk memenuhi free float dapat beririsan dengan kebutuhan bank untuk memperkuat permodalan. Karena itu, bank perlu menyusun strategi yang memperhatikan kedua aspek tersebut secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

Penerbitan saham baru menjadi salah satu pilihan yang dapat memenuhi ketentuan free float sekaligus menambah modal. Melalui mekanisme ini, bank berpeluang memperbesar kepemilikan publik dan memperoleh tambahan dana untuk mendukung pengembangan usaha, selama pelaksanaannya sesuai dengan peraturan.

Selain penerbitan saham, penggabungan dua bank atau lebih dapat menjadi alternatif untuk menyesuaikan struktur kepemilikan. OJK memberikan ruang bagi bank dan pemegang saham untuk menentukan mekanisme yang sesuai dengan kondisi masing-masing, dengan tetap memperhatikan ketentuan sektor perbankan dan pasar modal.

Dalam menilai kondisi setiap bank, OJK turut mempertimbangkan kebutuhan modal, profil risiko, rencana bisnis, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kesehatan bank dan keberlanjutan operasional tetap menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan aksi korporasi.

Dian menegaskan bahwa perencanaan perlu dilakukan secara terukur agar pemenuhan ketentuan saham publik tidak mengabaikan kebutuhan permodalan. OJK mendorong bank mempersiapkan langkah korporasi dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan kondisi masing-masing perusahaan.

"Pada prinsipnya, OJK terus mendorong bank untuk melakukan perencanaan aksi korporasi secara terukur dan tepat waktu, sehingga pemenuhan ketentuan free float dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga dan memperkuat permodalan bank," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.