OJK Buka Opsi Merger Bank untuk Penuhi Free Float 15 Persen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang penggabungan usaha atau merger sebagai salah satu cara bagi perbankan memenuhi ketentuan minimum saham publik atau free float sebesar 15%. Kebijakan ini memberikan alternatif bagi bank selain menerbitkan saham baru atau melepas kepemilikan pemegang saham pengendali, seperti dilansir dari Keuangan pada Minggu (18/10/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa pemenuhan batas minimum saham publik perlu dilakukan bersamaan dengan upaya menjaga dan memperkuat permodalan. Bank diminta mempertimbangkan kondisi keuangan serta rencana pengembangan usaha sebelum menentukan langkah korporasi.

Menurut Dian, penerbitan saham baru dapat menjadi pilihan untuk memenuhi ketentuan free float sekaligus menambah modal. Skema tersebut dapat mendukung kedua tujuan apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dian menjelaskan bahwa terdapat situasi ketika pemenuhan persyaratan saham publik beririsan dengan kebutuhan penguatan modal. Dalam jawaban tertulis yang dikutip pada Minggu (18/10/2026), ia menyampaikan:

"OJK memahami bahwa terdapat kondisi tertentu ketika aksi korporasi untuk memenuhi free float dapat beririsan dengan kebutuhan bank untuk memperkuat permodalan. Karena itu, bank perlu menyusun strategi yang memperhatikan kedua aspek tersebut secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

Selain menerbitkan saham baru, bank dapat mempertimbangkan penggabungan dua bank atau lebih. Melalui merger, struktur kepemilikan saham dapat disesuaikan untuk mendukung pemenuhan batas minimum saham publik sebesar 15%.

OJK memberikan keleluasaan kepada bank dan pemegang saham untuk menentukan mekanisme yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Namun, setiap langkah harus mematuhi ketentuan di sektor pasar modal dan perbankan serta tidak mengganggu kesehatan maupun keberlanjutan operasional bank.

Dalam menilai langkah pemenuhan free float, OJK tetap menempatkan kecukupan modal dan kesehatan bank sebagai pertimbangan utama, terutama ketika persyaratan saham publik harus dipenuhi bersamaan dengan kebutuhan tambahan modal.

Evaluasi OJK mencakup kebutuhan permodalan, profil risiko, rencana bisnis, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan strategi korporasi yang sesuai bagi setiap bank.

Dian menegaskan bahwa perencanaan aksi korporasi perlu dilakukan secara terukur dan tepat waktu agar kewajiban saham publik tidak mengesampingkan ketahanan permodalan bank.

"Pada prinsipnya, OJK terus mendorong bank untuk melakukan perencanaan aksi korporasi secara terukur dan tepat waktu, sehingga pemenuhan ketentuan free float dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga dan memperkuat permodalan bank," kata Dian.