OJK Longgarkan Batas Pinjaman Fintech dan Perketat Mitigasi Risiko

Akses masyarakat terhadap pembiayaan digital semakin fleksibel setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan ketentuan mengenai batas jumlah penyelenggara pinjaman yang dapat digunakan oleh seorang peminjam. Kebijakan ini memungkinkan penerima dana mengakses lebih dari 3 penyelenggara fintech lending dengan tetap memperhatikan pengendalian risiko, dilansir dari Keuangan.

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2025 yang sebelumnya mengatur bahwa penerima dana atau borrower hanya boleh memperoleh pembiayaan dari maksimal 3 penyelenggara pinjaman daring. Kini, pembatasan itu tidak lagi diberlakukan sepanjang penyelenggara memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan regulator.

OJK menekankan bahwa fleksibilitas jumlah penyelenggara tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk menjaga kualitas pembiayaan. Penguatan analisis pendanaan, penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko tetap menjadi bagian penting dalam operasional industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan bahwa kelonggaran tersebut harus diimbangi dengan langkah mitigasi yang memadai agar tidak memunculkan risiko tambahan bagi industri.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (8/10), Agusman menyampaikan, "Salah satunya melalui peningkatan kualitas analisis pendanaan, penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko yang memadai,"

Selain memperbaiki proses penilaian pembiayaan, setiap penyelenggara diwajibkan memantau kualitas pendanaan secara berkelanjutan. OJK juga menetapkan batas tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 secara agregat paling tinggi 5% sebagai salah satu indikator risiko yang harus dijaga.

Alasan OJK menyesuaikan aturan pembiayaan

Perubahan kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan pendanaan masyarakat yang masih tinggi. Kelompok yang menjadi perhatian mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kebutuhan modal kerja jangka pendek, serta masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Melalui penyesuaian ini, akses terhadap sumber pembiayaan alternatif diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan keuangan secara optimal. Namun, kemudahan mengakses pinjaman dari beberapa penyelenggara tetap perlu disertai penilaian kemampuan membayar agar kewajiban peminjam tidak diabaikan.

Kebijakan pelonggaran jumlah penyelenggara juga berjalan berdampingan dengan penyesuaian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dalam kebijakan tersebut, debitur dengan sisa utang atau baki debet berupa akumulasi catatan kredit di bawah Rp 1.000.000 tidak lagi ditampilkan atau dicatat dalam sistem SLIK.

Penyesuaian SLIK itu ditujukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh pembiayaan, termasuk kredit perumahan. Meski demikian, perubahan pencatatan tersebut tidak menghapus kebutuhan perusahaan pembiayaan untuk menilai kelayakan calon debitur secara menyeluruh.

OJK menyoroti kemampuan bayar dan risiko kredit

Agusman menegaskan bahwa relaksasi SLIK dan perubahan ketentuan jumlah penyelenggara fintech lending perlu diimbangi dengan penguatan analisis kemampuan membayar. OJK akan terus mengawasi perkembangan kualitas pembiayaan untuk mempertahankan kesehatan dan keberlanjutan industri perusahaan pembiayaan.

Ia juga mengakui adanya risiko yang perlu diperhatikan dalam penerapan relaksasi SLIK. Karena itu, perusahaan pembiayaan, termasuk penyelenggara fintech lending, didorong menggunakan berbagai indikator dalam mengevaluasi kelayakan kredit, salah satunya melalui pemanfaatan penilaian kredit alternatif atau alternative credit scoring.

Agusman menyampaikan, "Perusahaan pembiayaan didorong untuk melakukan analisis kemampuan bayar secara prudent dan menyeluruh, termasuk untuk pembiayaan dengan nilai relatif kecil,"

Pembiayaan fintech tumbuh, TWP90 meningkat

Data OJK menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp 106,94 triliun per Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 22,07% secara tahunan atau year on year (YoY), mencerminkan pertumbuhan nilai pembiayaan yang disalurkan industri.

Di tengah pertumbuhan tersebut, tingkat risiko kredit macet juga mengalami kenaikan. TWP90 industri fintech lending tercatat sebesar 4,73% per Agustus 2026, lebih tinggi dibandingkan posisi Juli 2026 yang mencapai 4,32%.

Perkembangan itu menjadi bagian penting dalam pengawasan terhadap industri pinjaman daring, terutama ketika akses pembiayaan diperluas. Batas TWP90 agregat maksimal 5% tetap menjadi salah satu ketentuan yang harus diperhatikan penyelenggara bersamaan dengan peningkatan kualitas analisis dan pemantauan kemampuan bayar penerima dana.