BSI Setujui Rights Issue Maksimal 6,8 Miliar Saham

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) memperoleh persetujuan pemegang saham untuk memperkuat permodalan melalui penerbitan maksimal 6,8 miliar saham Seri B. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (6/11/2026), sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas bisnis dan kepemilikan saham publik. Dilansir dari Keuangan, aksi korporasi tersebut merupakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) atau rights issue.

Persetujuan ini sekaligus membuka jalan bagi BSI untuk meningkatkan porsi saham yang beredar di masyarakat atau free float. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa penambahan modal dan peningkatan free float menjadi dua sasaran utama aksi tersebut. Strategi ini diharapkan memperkuat fundamental perusahaan, memperluas partisipasi investor, serta meningkatkan daya saing di industri perbankan dan pasar modal.

Saat ini, porsi free float BSI berada di kisaran 9,9%. Menurut Anggoro, peningkatan kepemilikan publik dapat memperluas kesempatan investasi, terutama bagi investor institusi dan global yang mempertimbangkan tingkat saham beredar dalam menentukan keputusan investasi.

Selain memperbesar basis investor, peningkatan free float juga ditujukan untuk memperbaiki likuiditas perdagangan saham. Langkah tersebut berpotensi memperkuat peluang BSI memenuhi persyaratan sebagai konstituen indeks saham global. Anggoro menyampaikan bahwa peningkatan kepemilikan publik menjadi momentum untuk memperluas jangkauan investasi pada saham perusahaan.

"Kami melihat peningkatan free float sebagai momentum untuk memperluas basis investor BSI dan meningkatkan daya tarik saham Perseroan di pasar modal. Dengan kepemilikan saham publik yang lebih luas, semakin banyak investor domestik maupun global yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan BSI," ujar Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BSI. BSI juga berharap pelaksanaan rights issue dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Perseroan menargetkan langkah tersebut turut mendorong masuknya aliran investasi portofolio asing.

Di sisi lain, kebutuhan penguatan modal berkaitan dengan proyeksi pertumbuhan bisnis perusahaan. BSI memperkirakan kebutuhan permodalan meningkat dari Rp 51,07 triliun pada 2026 menjadi Rp 64,41 triliun pada 2027. Dalam periode yang sama, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) diproyeksikan naik dari 20,38% menjadi 23,31%.

Proyeksi tersebut menjadi salah satu dasar penguatan kapasitas permodalan untuk mendukung ketahanan usaha dan ekspansi pembiayaan. Anggoro menilai tambahan modal diperlukan untuk menjaga kemampuan perusahaan menghadapi tantangan ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan. Penguatan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan.

"Permodalan yang kuat merupakan fondasi bagi BSI untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus menangkap peluang pertumbuhan ke depan. Melalui tambahan modal, kami ingin memastikan BSI memiliki capital buffer yang memadai untuk menjaga resiliensi, memperluas kapasitas pembiayaan, serta mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Penguatan permodalan ini juga menjadi bagian dari langkah strategis BSI untuk menuju KBMI 4," tambah Anggoro.

Target masuk kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 menjadi salah satu tujuan strategis BSI melalui penguatan struktur permodalan. Apabila berhasil mencapai kelompok tersebut, BSI akan menjadi satu-satunya bank syariah di Indonesia yang berada dalam kategori KBMI 4. Pencapaian tersebut akan menandai peningkatan skala usaha BSI sekaligus perkembangan industri perbankan syariah nasional. Saat ini, perusahaan terus mengembangkan ekosistem keuangan syariah, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas penyaluran pembiayaan.