OJK Siapkan Insentif Investasi Keuangan Berkelanjutan

Pemberian insentif bagi perusahaan yang menanamkan modal pada instrumen keuangan berkelanjutan tengah dipersiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini memungkinkan investasi tersebut memperoleh keringanan dalam penghitungan modal minimum berbasis risiko.

Dilansir dari Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi, menyampaikan bahwa ketentuan tersebut akan menjadi bagian dari upaya mendorong investasi berorientasi keberlanjutan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

Melalui kebijakan ini, investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan dapat dipertimbangkan dalam penghitungan risiko kredit maupun risiko perubahan harga pasar aset. Kedua komponen tersebut merupakan bagian dari perhitungan modal minimum berbasis risiko atau MMBR.

Ogi menjelaskan ruang pemberian insentif tersebut dalam konferensi pers RDK OJK pada Kamis (5/11/2026).

"Ketentuan tersebut membuka ruang bagi OJK untuk mempertimbangkan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan dalam perhitungan risiko kredit maupun risiko perubahan harga pasar aset yang merupakan bagian dari perhitungan modal minimum berbasis risiko atau dikenal dengan MMBR," ujarnya.

Meskipun kerangka kebijakannya telah disampaikan, penerapan insentif masih membutuhkan ketentuan teknis. OJK akan menuangkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK).

Peraturan tersebut nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menentukan instrumen investasi yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlakuan khusus. Besaran keringanan juga akan dijelaskan melalui ketentuan turunannya.

Ogi menyebut sejumlah aspek yang masih menunggu pengaturan lebih terperinci mencakup nilai insentif, persentase keringanan, serta persyaratan instrumen yang dapat memperoleh fasilitas tersebut.

"Besaran insentif, presentase keringanan, serta mekanisme dan kriteria instrumen yang akan memperoleh perlakuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK)," tuturnya.

OJK merencanakan penerbitan ketentuan lanjutan itu pada akhir 2026. Setelah diterbitkan, PADK akan menjadi landasan bagi pelaku industri dalam menjalankan kebijakan insentif investasi keuangan berkelanjutan.

Dalam menyusun aturan tersebut, OJK juga memperhatikan karakteristik setiap instrumen keuangan dan penerapan prinsip kehati-hatian. Pertimbangan ini diperlukan agar pemberian fasilitas tidak mengabaikan kondisi permodalan perusahaan.

Dengan demikian, dorongan terhadap investasi berkelanjutan tetap harus berjalan seiring dengan upaya mempertahankan ketahanan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Peran industri PPDP dalam pembiayaan berkelanjutan

Kebijakan insentif tersebut berkaitan dengan peran sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) dalam mendukung pembiayaan proyek berkelanjutan. Ogi sebelumnya menjelaskan bahwa sektor ini memiliki fungsi sebagai penyerap risiko sekaligus investor.

Sebagai penyerap risiko, industri PPDP dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang berkaitan dengan proyek berkelanjutan. Sementara itu, fungsi investasinya diwujudkan melalui pembelian instrumen pembiayaan hijau, termasuk obligasi dan produk keuangan sejenis.

Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, OJK bekerja sama dengan sektor pasar modal dalam mengidentifikasi instrumen yang dapat dikategorikan sebagai keuangan berkelanjutan. Pengelompokan ini diperlukan agar produk yang memenuhi kriteria dapat diperhitungkan dalam program insentif.

Ogi sebelumnya juga menjelaskan bahwa fasilitas keringanan penghitungan modal berbasis risiko diberikan kepada perusahaan asuransi, dana pensiun, dan penjaminan yang membeli instrumen keuangan berkelanjutan.

"Kami di PPDP mengeluarkan suatu peraturan yang intinya memberikan insentif kalau perusahaan asuransi, dana pensiun, dan penjaminan membeli instrumen keuangan berkelanjutan. Itu mendapatkan insentif keringanan di dalam perhitungan risk based capital-nya," ujarnya seusai peluncuran Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026–2030 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

Peta jalan tersebut menjadi salah satu konteks pengembangan kebijakan keuangan berkelanjutan di sektor PPDP untuk periode 2026–2030. Pemberian insentif diharapkan dapat mendorong perusahaan memanfaatkan instrumen investasi yang mendukung ekonomi hijau.

Menurut Ogi, keberadaan fasilitas tersebut dapat meningkatkan ketertarikan penyelenggara industri PPDP untuk membeli produk keuangan berbasis ekonomi hijau berkelanjutan. Perusahaan asuransi, dana pensiun, dan penjaminan diharapkan mengambil peran lebih besar dalam mendukung kegiatan ekonomi sekaligus memperhatikan aspek lingkungan.

Industri asuransi menilai insentif dapat mendorong investasi

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO), Yulius Billy Bhayangkara.

Yulius menilai fasilitas yang diberikan regulator berpotensi meningkatkan minat perusahaan asuransi untuk mengalokasikan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan. Insentif tersebut dinilai berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

Menurutnya, kecukupan investasi tetap menjadi perhatian industri ketika kewajiban perusahaan harus dipenuhi. Karena itu, dorongan investasi berkelanjutan diharapkan berjalan bersama dengan perlindungan terhadap konsumen.

"Nanti akan ada insentif. Saya yakin hal itu akan mendorong tentunya. Dengan demikian, pada saat liability-nya jatuh, investasi kami juga cukup untuk melindungi konsumen," ungkap Yulius.

Melalui pengaturan PADK yang direncanakan terbit pada akhir 2026, OJK akan menetapkan besaran insentif, persentase keringanan, mekanisme penerapan, serta kriteria instrumen keuangan berkelanjutan yang berhak memperoleh perlakuan tersebut.