OJK Cabut Izin Usaha 15 Bank Sepanjang 2026

Penutupan 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) di berbagai daerah Indonesia menandai langkah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang 2026. Hingga 30 Oktober, pencabutan izin usaha tersebut mencakup bank di sejumlah provinsi, dengan penutupan terakhir tercatat pada September.

Bank yang masuk dalam daftar terbaru adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang, Banten. OJK menetapkan pencabutan izin melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026 tertanggal 25 September 2026.

Kantor bank tersebut berlokasi di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 8, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten. Sebelum keputusan tersebut, OJK telah mencabut izin usaha 14 bank lainnya sejak Januari 2026.

Pada Januari, dua bank kehilangan izin usaha, yakni PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat pada 7 Januari dan PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur, pada 27 Januari.

Memasuki Februari, pencabutan izin dilakukan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon di Jawa Barat pada 9 Februari serta PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali, pada 18 Februari.

Pada Maret, OJK mencabut izin PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat efektif 9 Maret 2026. Selanjutnya, PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, mengalami pencabutan izin pada 31 Maret.

Penutupan berikutnya berlangsung pada April terhadap PT BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, efektif 7 April 2026. Setelah itu, OJK kembali mencabut izin PT BPR Ceper Permata Artha di Klaten, Jawa Tengah, pada 25 Juni.

Juli menjadi bulan dengan jumlah pencabutan terbanyak, yakni tiga bank. Ketiganya adalah PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jawa Timur, pada 3 Juli; PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta pada 7 Juli; serta PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok, Jawa Barat, pada 16 Juli.

Pada Agustus, pencabutan izin berlaku terhadap PT BPR Citra Bersada Abad yang berlokasi di Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Keputusan tersebut efektif pada 19 Agustus 2026.

September mencatat tiga pencabutan izin usaha. Bank yang terdampak meliputi PT BPRS Gaido Indonesia di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 1 September; PT BPR Pasarraya Kuta di Bali pada 17 September; serta PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang pada 25 September.

OJK menyatakan pencabutan izin usaha mengakibatkan seluruh aktivitas operasional bank dihentikan. Kantor bank yang bersangkutan juga tidak lagi memberikan layanan kepada masyarakat.

Dalam penjelasannya, OJK menyebut penyelesaian hak dan kewajiban bank yang telah ditutup menjadi tanggung jawab tim likuidasi bentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis OJK.

OJK juga menetapkan pembatasan terhadap direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham bank yang izinnya telah dicabut. Mereka dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset maupun kewajiban bank tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari LPS.