OJK Setujui Merger Tiga BPR ke Arthaguna Mandiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan tiga Bank Perekonomian Rakyat (BPR) ke dalam PT BPR Arthaguna Mandiri untuk memperkuat struktur permodalan dan daya saing industri perbankan daerah. Konsolidasi yang berlaku efektif sejak 10 Agustus 2026 tersebut melibatkan tiga BPR dan menjadi bagian dari kebijakan penguatan industri jasa keuangan, dilansir dari Keuangan.

Tiga lembaga yang bergabung adalah PT BPR Sejahteraartha Sembada, PT BPR Mitra Rakyat Riau, dan PT BPR Mitradana Madani. Ketiganya melebur ke dalam PT BPR Arthaguna Mandiri sebagai lembaga penerima penggabungan.

Persetujuan konsolidasi diterbitkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-50/D.03/2026 pada 2 Juli 2026. Dokumen tersebut diserahkan kepada PT BPR Arthaguna Mandiri di Kantor OJK Provinsi Jawa Barat pada 13 Juli 2026.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menjelaskan bahwa penggabungan BPR diarahkan untuk memperbaiki fundamental kelembagaan. Upaya tersebut mencakup penguatan modal, efisiensi operasional, optimalisasi kapasitas usaha, serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko.

"Konsolidasi BPR bukan semata-mata untuk membentuk skala usaha yang lebih besar, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun kelembagaan yang lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan," ujar Darwisman di Bandung, Senin (2/11).

Darwisman menyebut hasil penggabungan diharapkan memiliki kapasitas usaha dan daya saing yang lebih baik. Penguatan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan serta memperluas jangkauan pembiayaan bagi masyarakat.

Selain itu, BPR hasil konsolidasi diharapkan mampu mengoptimalkan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif di daerah.

Setelah merger berlaku efektif, OJK akan melanjutkan pengawasan dan pembinaan terhadap proses integrasi. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip kehati-hatian, sekaligus menjaga kepentingan nasabah serta perlindungan konsumen.

OJK juga meminta manajemen BPR hasil penggabungan memastikan integrasi menghasilkan sinergi nyata. Aspek yang menjadi perhatian meliputi operasional, kualitas sumber daya manusia, tata kelola, teknologi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan konsolidasi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan penguatan struktur dan daya saing industri jasa keuangan.