OJK Cabut Izin Usaha BPR Agritrans Batumarta di Sumsel

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, pada 3 November 2026. Keputusan tersebut diambil setelah upaya penyelamatan bank, terutama melalui perbaikan permodalan, tidak menunjukkan hasil signifikan, sebagaimana dilansir dari Keuangan.

Kepala OJK Provinsi Sumatra Selatan, Arifin Susanto, menjelaskan bahwa pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026 tertanggal 3 November 2026.

Permasalahan permodalan menjadi alasan utama pengawasan khusus terhadap bank tersebut. Pada 28 November 2025, OJK memasukkan BPR Agritrans Batumarta ke dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12%.

Selama masa pengawasan, manajemen bank telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun, pelaksanaan rencana tersebut tidak sepenuhnya terealisasi sehingga kondisi permodalan belum mengalami perbaikan yang memadai.

Arifin menjelaskan bahwa langkah penyehatan yang dilakukan selama periode pengawasan belum mampu menyelesaikan persoalan utama bank.

"Dengan demikian, upaya penyehatan selama masa pengawasan BDP belum memberikan hasil signifikan dalam mengatasi persoalan permodalan," ungkap Arifin dalam siaran pers, Selasa (3/11/2026).

Setelah proses tersebut tidak membuahkan hasil, OJK meningkatkan status pengawasan BPR Agritrans Batumarta menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 16 Oktober 2026. Keputusan ini diambil setelah pengurus dan pemegang saham memperoleh kesempatan untuk melakukan penyehatan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan penanganan bank melalui mekanisme likuidasi. Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 145/ADK3/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.

Berdasarkan keputusan tersebut, LPS meminta OJK mencabut izin usaha BPR Agritrans Batumarta. OJK kemudian menindaklanjuti permintaan itu sesuai Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Setelah izin usaha dicabut, LPS bertanggung jawab menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus melaksanakan proses likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

OJK juga mengimbau nasabah BPR Agritrans Batumarta agar tetap tenang menyikapi pencabutan izin tersebut. Penanganan simpanan nasabah selanjutnya berada dalam proses yang menjadi kewenangan LPS sesuai ketentuan penjaminan simpanan.